BNPB Minta Pemda Waspadai Cuaca Ekstrem di 26 Provinsi hingga 26 Juni 2026

Tim Towa - Towa News
Kamis, 25 Juni 2026 11:33 WIB
BNPB Minta Pemda Waspadai Cuaca Ekstrem di 26 Provinsi hingga 26 Juni 2026
Ilustrasi (foto: Tiara Shabrina)

Towa News, Jakarta - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengeluarkan imbauan kepada seluruh pemerintah daerah agar meningkatkan kesiapsiagaan menyusul peringatan dini cuaca ekstrem yang diterbitkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Potensi hujan berintensitas sedang hingga lebat disertai angin kencang diprediksi mengancam 26 provinsi di Indonesia hingga Kamis, 26 Juni 2026.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, meminta otoritas daerah segera mengambil langkah antisipatif.

"Menyikapi prakiraan cuaca dari BMKG, kami meminta otoritas daerah memastikan saluran drainase berfungsi baik serta mengimbau publik menghindari aktivitas di sekitar daerah aliran sungai saat hujan deras," ujar Abdul Muhari, Kamis (25/6).

Berdasarkan peta peringatan dini BMKG, provinsi yang berpotensi terdampak cuaca ekstrem meliputi Aceh, Banten, Bengkulu, DKI Jakarta, Jambi, dan Jawa Timur. Di Kalimantan, potensi serupa mencakup Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara.

Daftar wilayah terdampak juga mencakup Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Lampung, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, serta seluruh daratan Papua yakni Papua, Papua Barat, Papua Selatan, dan Papua Tengah.

BNPB menyebut bencana di Kalimantan Barat sebagai bukti nyata pentingnya kesiapsiagaan. Luapan Sungai Sekadau akibat curah hujan tinggi sempat menenggelamkan 1.560 rumah warga di Kecamatan Nanga Mahap, Kabupaten Sekadau, dengan ketinggian air mencapai dua meter sebelum berangsur surut.

Tak hanya daerah rawan banjir, BNPB juga mengingatkan wilayah yang sedang mengalami hari tanpa hujan, seperti Lombok Barat di NTB, agar segera mengoptimalkan manajemen distribusi cadangan air bersih.

"Bagi kawasan yang mulai memasuki fase kekeringan, pemerintah daerah harus mengelola pasokan air secara bijak, dan masyarakat diharapkan segera melapor ke BPBD setempat jika mengalami gangguan pemenuhan air bersih," kata Abdul Muhari.

Masyarakat yang berada di wilayah terdampak diimbau terus memantau informasi cuaca terkini dari BMKG dan mengikuti arahan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat.

Bagikan Artikel:

Diskusi & Komentar

Belum ada diskusi di artikel ini. Jadilah yang pertama!

Masuk untuk Bergabung ke Diskusi