Towa News, Jakarta - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menolak usulan anggota DPR RI Nasim Khan (PKB) terkait penyediaan satu gerbong khusus untuk merokok dalam kereta jarak jauh. Gibran menilai usulan tersebut tidak sinkron dengan program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Masukannya kurang sinkron dengan program dari Bapak Presiden dan sudah ada surat edaran, sudah ada undang-undangnya, sudah ada peraturan pemerintah yang menyatakan bahwa transportasi umum adalah kawasan bebas rokok," ujar Gibran di Stasiun Solo Balapan, Surakarta, Minggu (24/8/2025).

Sebagai alternatif, Gibran mengusulkan agar alokasi gerbong lebih diprioritaskan untuk kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, lansia, dan kaum difabel. Menurutnya, gerbong tersebut bisa dilengkapi ruang laktasi dan toilet yang lebih luas untuk kemudahan mengganti popok bayi.

"Ada skala prioritas dalam menentukan kebijakan. Saya sebagai pembantu Presiden ingin memastikan program-program prioritas dan visi misi Presiden berjalan dengan baik," tegasnya.

Gibran mengingatkan bahwa pemerintah saat ini fokus pada program kesehatan seperti cek kesehatan gratis, pemberantasan stunting, dan pembangunan rumah sakit baru. Di tingkat daerah, berbagai pemerintah kota juga telah mengeluarkan peraturan daerah pembatasan iklan rokok.

Meski demikian, Wapres menegaskan bahwa pemerintah tetap menampung aspirasi dari anggota DPR dan masyarakat untuk perbaikan pelayanan transportasi publik ke depan.

Sebelumnya, anggota DPR dari Fraksi PKB Nasim Khan mengusulkan penyediaan gerbong khusus merokok saat rapat dengar pendapat Komisi VI dengan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Bobby Rasyidin pada Rabu (20/8/2025). Nasim berharap usulan tersebut dapat menguntungkan PT KAI dengan menyediakan smoking area di gerbong kafe.

Sumber: BPMI Satwapres, DetikNews

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Towa.co.id.