Towa News, Jombang – KH Abdul Hakim Mahfudz, yang akrab disapa Gus Kikin, resmi ditunjuk sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk masa khidmat 2026-2031. Penetapan tersebut dilakukan melalui musyawarah mufakat majelis Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) dalam rangkaian Muktamar ke-35 NU yang berlangsung di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, Senin (31/8).
Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng ini mendapat restu dari Rais Aam terpilih sebelum akhirnya disahkan sebagai pucuk pimpinan organisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut.
"Secara mufakat memutuskan untuk memilih K.H. Abdul Hakim atau sehari-hari disebut Gus Kikin menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama masa khidmah 2026-2031," kata salah satu kiai tim AHWA, KH Anwar Iskandar, Senin (31/8).
Sebelum ditetapkan lewat mekanisme AHWA, nama Gus Kikin sudah unggul dalam tahap penjaringan bakal calon Ketua Umum PBNU dengan perolehan 472 suara dari unsur Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang, dan Pengurus Cabang Istimewa NU. Ia bersaing dengan empat kandidat lain yang lolos syarat, yakni KH Zulfa Mustofa, KH Abdussalam Sochib, KH Yahya Cholil Staquf, dan KH Abdul Ghaffar Rozin.
Ketua PWNU Jawa Timur itu menyebut pencalonannya merupakan amanah dari struktur NU di provinsi tersebut.
Selepas terpilih, Gus Kikin mengajak seluruh warga Nahdliyin untuk kembali merapatkan barisan menyusul berbagai dinamika yang mewarnai pelaksanaan Muktamar ke-35 NU. Ia menegaskan bahwa NU merupakan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan, bukan kendaraan politik.
"NU itu bukan untuk berpolitik. NU itu adalah organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan," ujar Gus Kikin dalam laporan ANTARA.
Menurutnya, NU memiliki pedoman keagamaan dan organisasi yang menjadi kompas dalam menjalankan roda kepengurusan, sehingga tidak boleh ditunggangi kepentingan politik tertentu. Ia membedakan antara relasi NU dengan politik dan relasi NU dengan pemerintah, di mana organisasinya akan tetap mendukung pemerintah sesuai kewajiban umat Islam.
"Jadi kalau ada gesekan ya mungkin gesekan, tapi jalannya berbeda," katanya.
Ia juga menegaskan komitmen NU sebagai organisasi yang inklusif sejak awal berdiri, sehingga seluruh elemen dan potensi di lingkungan NU akan tetap diakomodasi dalam kepengurusan mendatang.
"Semua potensi yang ada di NU itu akan kita wadahi. Karena itu memang potensi-potensi yang ada itu harus kita wadahi," ucapnya.
Gus Kikin menyatakan penyusunan struktur kepengurusan PBNU menjadi agenda prioritas usai dirinya resmi terpilih. Ia menargetkan proses tersebut rampung dalam waktu maksimal satu bulan, meski tidak menutup kemungkinan selesai lebih cepat.
"Tutup satu bulan. Kita isi organisasi kita. Tanpa itu kita bagaimana mau bekerja?" tuturnya.
Menyinggung soal pemberantasan korupsi, Gus Kikin memandang persoalan itu erat kaitannya dengan aspek moral. Karena itu, NU berencana memperkuat pendidikan akhlak dan nilai-nilai keagamaan guna membangun karakter masyarakat.
"Kita dari NU dari sisi akhlak kita perbaiki moral itu kemudian lebih takut kepada Allah," katanya.
Untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan transformasi pesantren, Gus Kikin menyebut NU sudah memiliki modal awal berupa jaringan pesantren dan perguruan tinggi NU yang tersebar di berbagai daerah, terutama di Jawa Timur.
Diskusi & Komentar
Belum ada diskusi di artikel ini. Jadilah yang pertama!