Towa News, Jakarta - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana melaporkan telah terbentuk 10.012 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) per 1 Oktober 2025, melampaui target pemerintah sebanyak 10.000 unit pada akhir September.

"Kita berhasil membentuk 10.012 SPPG. Jadi di akhir September itu kita menargetkan 10.000 SPPG, Alhamdulillah terbentuk 10.012. Jadi, kita melebihi target 12," ujar Dadan dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (1/10).

Dadan menjelaskan, penambahan jumlah SPPG berdampak langsung pada penyerapan anggaran BGN. Dia memperkirakan hingga 5 Oktober 2025, penyerapan anggaran akan bertambah Rp5 triliun.

"Satu SPPG berdiri, maka penyerapan (anggarannya) akan bertambah antara Rp900 juta sampai Rp1 miliar. Jadi lima hari ke depan, penyerapan anggaran Badan Gizi Nasional akan bertambah Rp5 triliun," katanya.

Pembentukan Satgas di Wilayah 3T

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan telah dibentuk 141 satuan tugas (satgas) untuk mempercepat pembangunan SPPG di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).

"Satgas konsentrasi di 3T ada 141 satgas di tingkat kabupaten yang ada, mereka tugas utamanya memfasilitasi mulai dari menyiapkan lahan untuk SPPG, entah dari pemerintah daerah maupun mitra," kata Tito pada Kamis (18/9).

Mendagri menjelaskan, tugas satgas mencakup penyampaian usulan titik-titik pembangunan SPPG mengingat lanskap alam di wilayah 3T sebagian besar berupa hutan atau pulau-pulau terpencil.

Berdasarkan kesepakatan, Kementerian PUPR akan membangun SPPG, sementara Kemendagri menyiapkan daerah target dan lahan yang dibutuhkan.

Strategi Ganda untuk Wilayah Terpencil

Dadan menerapkan dua strategi dalam pembentukan SPPG di wilayah aglomerasi dan 3T. Pertama, mengandalkan kemitraan dari berbagai pihak seperti TNI, Muhammadiyah, dan asosiasi pengusaha.

Kedua, untuk daerah terpencil yang mitra lokalnya tidak mencapai 1.000 unit, setiap pemerintah daerah membentuk satgas sesuai arahan Mendagri untuk mendaftar jumlah SPPG yang dapat dibangun.

Sebelumnya, BGN juga menonaktifkan 56 SPPG akibat kasus keracunan makanan pada Program MBG yang berulang, sebagai upaya menjaga kualitas dan keamanan layanan.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Towa.co.id.