Ketika Joko Widodo atau Jokowi pertama kali muncul di panggung politik nasional, banyak orang kemudian melihatnya sebagai anomali dalam sistem politik Indonesia yang lama dikuasai elit. Jokowi datang dari Solo dengan gaya kepemimpinan yang sederhana, komunikatif, dan tampak tulus. Politik "blusukan" yang kemudian ia lakukan dianggap sebagai bentuk baru kedekatan antara pemimpin dan rakyat. Jokowi bukan datang dengan bahasa elit, tetapi dengan gaya tutur rakyat sehari-hari. Sosok inilah yang disebut lahir dari bawah serta mewakili harapan masyarakat biasa yang ingin melihat pemimpin seperti mereka sendiri—dalam artian tidak berjarak, tidak sombong, dan mudah diajak bicara. Citra inilah yang menjadi fondasi utama populisme Jokowi yang kemudian disebut sebagai sebuah gaya politik yang bertumpu pada kedekatan emosional dan klaim moral atas nama rakyat.

Populisme sebagai Strategi Politik

Populisme Jokowi tumbuh dalam ruang kosong yang ditinggalkan oleh partai-partai politik yang kehilangan kedekatan dengan basis massa. Ketika partai menjadi organisasi elitis, kemudian Jokowi menawarkan "jalan pintas" antara pemimpin dan rakyat tanpa perantara ideologi. Konteksnya bukan berbicara dengan bahasa teori, tetapi dengan gestur yang mudah dipahami—dalam artian datang ke pasar, meninjau proyek, berbincang dengan pedagang, serta memamerkan kesederhanaan.

Namun, di balik kesederhanaan itu, populisme bekerja sebagai strategi politik yang sangat efektif. Ia kemudian membangun jaringan relawan, menginstitusionalisasi loyalitas publik, dan juga menciptakan citra bahwa Jokowi bukan sekadar pemimpin melainkan representasi "rakyat itu sendiri." Dalam satu dekade kekuasaan, populisme itu tidak hanya menjadi gaya, tetapi struktur kekuasaan yang mapan.

Raja Tanpa Mahkota

Ketika masa kepresidenannya berakhir, Jokowi tidak benar-benar pergi. Bayangannya tetap hadir dalam wacana publik melalui pengaruh simboliknya, jaringan relawan, dan loyalitas politik yang masih aktif. Dengan cara itu, Jokowi berhasil mengubah populisme menjadi kekuatan yang melampaui jabatan. Jokowi dianggap sebagai figur yang tetap berkuasa meski tanpa kekuasaan formal, menjadi semacam "raja tanpa mahkota" dalam republik demokratis.

Dalam lanskap inilah kemudian muncul nama Gibran Rakabuming Raka, putra sulungnya, mulai menanjak menjadi simbol politik baru yang mewarisi bukan hanya darah, tetapi juga narasi populis sang ayah.

Dari Anti-Elit Menjadi Dinasti

Kenaikan Gibran dari Wali Kota Solo ke posisi Wakil Presiden memperlihatkan transformasi populisme Jokowi dari gerakan anti-elit menjadi bentuk baru dari elitisme serta dinasti politik. Jika Jokowi dahulu dikenal sebagai figur yang menantang dominasi keluarga politik, kini justru hadir untuk membangun struktur kekuasaan yang memperkuat posisi keluarganya dalam politik nasional.

Narasi yang digunakan tidak jauh berbeda. Gibran digambarkan sebagai penerus nilai-nilai Jokowi, anak muda yang sederhana, rajin, dan pekerja keras. Namun di balik narasi moral itu, terdapat kenyataan politik bahwa Gibran menikmati privilese struktural yang tak dimiliki figur muda lain di Indonesia. Sosoknya masuk ke panggung nasional bukan karena perjuangan ideologis panjang, melainkan karena dukungan mesin populis yang telah dibangun ayahnya selama bertahun-tahun.

Metafora Ksatria Pingit

Gibran, dalam konteks ini, tampil sebagai semacam "ksatria pingit" dalam dunia politik Indonesia. Dalam tradisi budaya Jawa, ksatria pingit adalah sosok muda yang disembunyikan, dipersiapkan, dan dijaga sebelum saatnya tiba untuk tampil di medan pertempuran. Tidak serta-merta tampil di depan, akan tetapi dituntun oleh takdir dan restu leluhur.

Dalam konteks politik Jokowi, Gibran tampak disiapkan dengan pola yang mirip. Ia tidak tampil sebagai pemain utama yang memaksa panggung, tetapi sebagai penerus yang "menunggu waktu." Dengan kata lain, Gibran menjadi simbol politik yang dikonstruksi—yang mana bukan lahir dari perjuangan personal, melainkan dari narasi pewarisan populis yang disusun rapi oleh kekuatan politik, relawan, dan juga media.

Narasi "ksatria pingit" ini memainkan fungsi simbolik yang kuat dalam imajinasi politik Indonesia. Ia kemudian menghadirkan sosok muda yang tampak rendah hati, tidak haus kekuasaan, tetapi memiliki aura "yang disiapkan." Dalam masyarakat yang masih sangat menghormati simbol, narasi semacam ini efektif menumbuhkan simpati dan harapan. Publik yang dulu mencintai Jokowi karena kesederhanaannya kini diarahkan untuk mencintai Gibran karena ketenangan dan ketulusannya.

Politik simbolik seperti ini bukan hal baru dalam budaya Jawa—artinya pemimpin yang "diam tapi bekerja," yang "menunggu tetapi pasti," sering kali dianggap lebih berwibawa daripada pemimpin yang terlalu ambisius. Maka, Gibran menjadi proyek simbolik baru dari warisan populisme Jokowi. Wajah ini adalah wajah masa depan yang tetap membawa bayang masa lalu.

Konsekuensi terhadap Demokrasi

Namun di balik kekuatan simbol itu, populisme juga membawa konsekuensi yang serius terhadap demokrasi. Populisme memang dapat menumbuhkan partisipasi rakyat, tetapi juga dapat mengikis rasionalitas politik. Di satu sisi, gaya Jokowi berhasil membuat rakyat merasa lebih dekat dengan kekuasaan. Relawan, komunitas, dan media sosial menjadi alat partisipasi baru yang membuat warga merasa memiliki suara.

Tetapi di sisi lain, populisme yang terlalu personal menciptakan ketergantungan pada figur. Demokrasi kehilangan substansi ideologis dan berubah menjadi arena kompetisi popularitas. Ketika populisme diinstitusionalisasi menjadi struktur kekuasaan yang diwariskan, maka demokrasi bergeser dari sistem yang terbuka menjadi sistem yang dikontrol oleh simbol dan jaringan loyalitas.

Tantangan Demokrasi 2029

Tantangan besar demokrasi 2029 adalah bagaimana mencegah populisme berubah menjadi dinasti yang membungkus diri dalam narasi kerakyatan. Ketika publik terbiasa mengaitkan "kerakyatan" dengan figur tertentu, maka setiap kritik terhadap figur itu dianggap sebagai kritik terhadap rakyat itu sendiri. Pola ini sudah terlihat dalam cara sebagian relawan membela Jokowi dan Gibran di media sosial. Kritik terhadap kebijakan atau praktik politik sering kali dibalas dengan label "anti rakyat" atau "anti pembangunan." Dalam situasi semacam itu, demokrasi kehilangan ruang oposisi yang sehat dan akan menjadi ritual pemilihan tanpa pertukaran gagasan.

Kelemahan lain yang muncul adalah lemahnya kelembagaan partai politik. Di bawah bayang populisme Jokowi, partai-partai lebih berfungsi sebagai kendaraan dukungan daripada wadah ideologi. Ketika populisme bekerja dengan logika loyalitas, maka seleksi kepemimpinan tidak lagi berbasis meritokrasi, tetapi berdasarkan kedekatan dan popularitas. Rakyat pun kehilangan alternatif. Mereka dihadapkan bukan pada pilihan ide tetapi pada pilihan figur yang semuanya terhubung dengan jejaring kekuasaan yang sama.

Jika pola ini berlanjut hingga 2029, maka Indonesia berisiko mengalami stagnasi demokrasi—artinya pemilu tetap berjalan, tetapi maknanya menyempit menjadi perayaan figur ketimbang kontestasi gagasan.

Peluang di Tengah Tantangan

Meski begitu, populisme Jokowi tidak sepenuhnya destruktif. Ia tetap membuka peluang bagi perluasan partisipasi rakyat. Gaya komunikasinya yang terbuka, kehadirannya di ruang publik, dan kebiasaan berinteraksi langsung telah memaksa elite politik lain untuk menyesuaikan diri. Demokrasi menjadi lebih dinamis dan komunikatif.

Munculnya figur muda seperti Gibran dan politisi milenial lainnya menandai transisi politik generasi baru. Ini menunjukkan bahwa politik Indonesia sedang bergerak menuju era regenerasi, meski masih dibayangi patronase lama. Bila dikelola dengan baik, regenerasi ini dapat menjadi momentum untuk memperbarui gagasan politik dan memperluas representasi generasi muda.

Namun regenerasi hanya bermakna jika mampu melampaui bayangan populisme. Tantangan terbesar bagi Gibran dan figur muda lainnya adalah bagaimana mereka dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada simbol ayah atau patron politik. Seorang ksatria pingit pada akhirnya harus keluar dari pingitannya dan berhadapan langsung dengan kenyataan medan perang.

Jika Gibran mampu menunjukkan kemandirian politik dan menawarkan gagasan yang berbeda, maka ia dapat membuktikan bahwa populisme bisa melahirkan pemimpin baru yang rasional. Tetapi jika ia hanya menjadi perpanjangan simbolik dari Jokowi, maka politik Indonesia akan terjebak dalam lingkaran kekuasaan yang sama: populisme yang diwariskan.

 Antara Mitos dan Akal Sehat

Pada akhirnya, masa depan demokrasi Indonesia 2029 bergantung pada bagaimana masyarakat memaknai populisme. Apakah kita akan terus mencari figur untuk disembah, atau mulai belajar menilai pemimpin secara rasional? Demokrasi yang matang tidak lahir dari kultus figur, tetapi dari rakyat yang sadar hak dan tanggung jawabnya. Populisme bisa menjadi energi rakyat, tetapi juga bisa menjadi jebakan emosional yang mengaburkan akuntabilitas. Jika rakyat hanya mencintai pemimpinnya tanpa mengawasinya, maka demokrasi akan kehilangan fungsi utamanya.

Jokowi telah meninggalkan warisan besar dalam politik Indonesia: ia membuktikan bahwa orang biasa bisa memimpin negeri ini. Namun, ujian sejatinya bukan pada keberhasilannya sendiri, melainkan pada apa yang terjadi setelah ia pergi. Bila populisme Jokowi berubah menjadi pewarisan simbolik kekuasaan melalui Gibran, maka demokrasi akan menghadapi ancaman serius. Tetapi bila populisme itu bisa direformasi menjadi populisme rasional—yang berpihak pada rakyat sekaligus menghormati institusi dan prinsip meritokrasi—maka Indonesia masih punya harapan.

Dalam bayang "ksatria pingit" yang sedang menunggu waktu, kita belajar bahwa demokrasi sejati bukan tentang siapa yang tampil, tetapi tentang bagaimana rakyat menjaga agar panggung politik tidak dikuasai oleh mitos, melainkan oleh akal sehat.

Penulis: Bahtiar

Artikel opini ini merupakan pandangan pribadi penulis

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Towa.co.id.