Towa News, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pelaksanaan audit menyeluruh terhadap rumah sakit dan jajaran Dinas Kesehatan di Papua menyusul kematian Irene Sokoy, seorang ibu hamil yang meninggal dunia bersama janinnya setelah ditolak empatRumah sakit di Papua.

Instruksi tersebut disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin (24/11/2025).

"Saya melapor pada beliau. Jadi di antaranya itu, perintah beliau untuk segera lakukan perbaikan audit," ujar Tito Karnavian seperti dikutip dari CNN Indonesia, Senin (24/11).

Presiden  juga menekankan agar insiden serupa tidak terulang di masa mendatang. Tito menyampaikan pesan Prabowo untuk mencegah kejadian serupa menimpa ibu hamil dan bayi lainnya.

Audit yang diperintahkan mencakup seluruh rumah sakit yang menolak Irene, pejabat di Dinas Kesehatan tingkat provinsi dan kabupaten, serta fasilitas kesehatan swasta. Pemeriksaan juga akan menyasar regulasi dari Kemendagri, termasuk Peraturan Bupati dan Peraturan Gubernur yang terkait dengan layanan kesehatan.

Mendagri telah berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk melaksanakan audit teknis. Tim dari Kementerian Kesehatan dan Kemendagri telah berangkat ke Jayapura pada Senin kemarin untuk melakukan pemeriksaan langsung.

"Menkes mengirimkan tim khusus juga untuk melakukan audit teknis mengenai masalah layanan kesehatan. Kita enggak ingin terulang lagi," kata Tito seperti dilaporkan Kompas.com, Senin (25/11).

Tito juga telah menghubungi Gubernur Papua Mathius Fakhiri dan meminta pejabat daerah tersebut segera memberikan bantuan kepada keluarga korban.

Merespons tragedi ini, Gubernur Mathius Fakhiri meminta maaf kepada masyarakat Papua dan menyebut peristiwa tersebut sebagai cerminan buruknya layanan kesehatan di wilayah tersebut.

"Saya mohon maaf atas kebodohan jajaran pemerintah dari atas sampai bawah. Ini contoh kebobrokan pelayanan kesehatan di Papua," kata Fakhiri saat mendatangi rumah keluarga Irene di Kampung Hobong, Distrik Sentani, seperti dilaporkan Kompas.com, Sabtu (22/11/2025).

Gubernur mengakui banyak peralatan medis di fasilitas kesehatan Papua tidak dikelola dengan baik dan dalam kondisi rusak. Ia berjanji melakukan evaluasi total, termasuk mengganti direktur rumah sakit di bawah kewenangan pemerintah provinsi.

Tragedi ini bermula pada Minggu (16/11/2025) ketika Irene yang sedang mengalami kontraksi dibawa ke RSUD Yowari menggunakan speedboat. Namun, pelayanan di rumah sakit tersebut sangat lambat meski kondisi pasien memburuk.

Keluarga kemudian membawa Irene ke RS Dian Harapan dan RSUD Abepura, tetapi tidak mendapatkan penanganan. Di RS Bhayangkara, mereka diminta membayar uang muka Rp 4 juta karena kamar BPJS penuh.

Irene akhirnya menghembuskan napas terakhir pada Senin (17/11/2025) pukul 05.00 WIT setelah menjalani perjalanan panjang tanpa mendapat penanganan memadai dari keempat rumah sakit yang didatangi.

Polda Papua telah membentuk tim investigasi untuk mengusut kasus ini secara menyeluruh.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Towa.co.id.