93 Sekolah Rakyat Permanen Rampung 78 Persen, Kemensos Minta Pemda Kebut Masa Transisi

Towa News, Jakarta - Pembangunan 93 gedung Sekolah Rakyat permanen kini telah mencapai progres 78,75 persen dan ditargetkan dapat beroperasi pada tahun ajaran baru, Juli 2026. Kementerian Sosial menekankan bahwa kolaborasi dengan pemerintah daerah menjadi faktor penentu kelancaran masa transisi dan operasional program prioritas nasional tersebut.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menyebut periode peralihan dari sekolah rintisan ke gedung permanen sebagai fase krusial yang membutuhkan perhatian lintas sektor.

“Masing-masing ada yang masih tetap berada di sekolah rintisan, tapi ada sebagian lagi yang akan menggunakan gedung permanen. Untuk itu diperlukan kolaborasi dan koordinasi yang baik agar masa transisi ini bisa kita lalui dengan baik,” kata Gus Ipul seperti dikutip dari keterangan resmi Kementerian Sosial, Rabu (17/6/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Optimalisasi Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen yang digelar di Gedung Aneka Bhakti, Kementerian Sosial. Rapat itu dihadiri 126 perwakilan pemerintah daerah dari 93 kabupaten/kota yang menjadi lokasi Sekolah Rakyat permanen.

Calon Siswa Lampaui Kuota Awal

Kemensos mencatat sebanyak 48.975 bakal calon siswa telah terjaring dalam program Sekolah Rakyat, jauh melampaui kuota awal yang ditetapkan sebesar 32.640 siswa. Secara nasional, pada tahun ajaran 2026/2027 nanti akan beroperasi 178 Sekolah Rakyat yang terdiri atas 93 sekolah permanen, 77 sekolah rintisan tahun 2025, serta 8 sekolah rintisan baru pada 2026.

Dari sisi kesiapan fisik bangunan, sebanyak 69 lokasi dilaporkan telah rampung sepenuhnya, sementara 24 lokasi lain sudah dapat difungsikan meski belum tuntas seluruhnya.

Gus Ipul mengingatkan bahwa rampungnya pembangunan fisik bukan jaminan sekolah siap beroperasi sepenuhnya.

“Gedung selesai bukan berarti sekolah siap. Bagaimana memindahkan siswa, menerima siswa baru, dan memastikan dukungan di tahap awal itu yang menentukan,” ujar Gus Ipul dalam laporan resmi Kementerian Sosial.

Mayoritas Siswa dari Keluarga Rentan

Dari total hampir 49 ribu calon siswa yang terdata, mayoritas berasal dari kelompok keluarga paling rentan. Tercatat 85,8 persen di antaranya merupakan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan 77,6 persen berasal dari desil 1-2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Sebagian dari mereka bahkan sebelumnya belum pernah mengenyam pendidikan formal.

Menurut Gus Ipul, keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari capaian akademik, melainkan juga dari perubahan kondisi anak-anak tersebut.

“Yang kita lihat bukan hanya capaian akademik, tapi perubahan anak-anak ini. Mereka sekarang jauh lebih sehat, lebih disiplin, lebih percaya diri, dan punya harapan terhadap masa depan,” katanya.

Pemda Diminta Siapkan Guru Sementara

Memasuki masa transisi menuju operasional penuh, peran pemerintah daerah dinilai krusial, terutama dalam penetapan siswa, pembentukan tim transisi, penyediaan tenaga pengajar, hingga sosialisasi kepada masyarakat. Gus Ipul mengakui sejumlah lokasi baru berpotensi mengalami kekurangan tenaga kependidikan pada tahap awal.

“Bisa jadi di tempat yang baru kita masih mengalami kekurangan tenaga kependidikan. Maka itu kita butuh bantuan dari daerah, guru-guru sementara untuk tahap awal ini,” ujarnya.

Sejumlah daerah merespons positif arahan tersebut. Perwakilan Kabupaten Boalemo, Syafrudin Kadir Lamusu, menyatakan pihaknya akan mempercepat tindak lanjut di lapangan.

“Kami akan menindaklanjuti percepatan pembangunan gedung fisik serta mendorong adanya sosialisasi dan penyerapan siswa-siswi yang sesuai kriteria,” kata Syafrudin.

Sementara itu, perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan akan segera menindaklanjuti proses peralihan status sekolah melalui penerbitan surat keputusan transisi.

Tujuh Langkah Percepatan Menuju 14 Juli

Pemerintah telah menyusun tujuh langkah percepatan yang harus dituntaskan menjelang 14 Juli 2026, mencakup penetapan siswa, sosialisasi masyarakat, hingga mobilisasi guru dan siswa ke lokasi baru. Gus Ipul menyebut kecepatan respons daerah menjadi penentu keberhasilan tahapan tersebut.

“Tujuh langkah ini sudah terkunci dalam jadwal. Yang bisa kita kendalikan adalah kecepatan respon pemda di setiap tahap,” ujarnya.

Selain aspek teknis pembangunan, Kemensos juga menekankan pentingnya jaring pengaman bagi para siswa, meliputi layanan kesehatan, dukungan psikologis, pendampingan sosial, hingga jaminan keamanan lingkungan sekolah.

Rapat koordinasi tersebut ditutup dengan penandatanganan nota kesepahaman secara simbolis oleh perwakilan Provinsi Sulawesi Barat dan Kota Palangkaraya, yang diikuti oleh seluruh perwakilan daerah lain yang hadir.

Ke depan, Kementerian Sosial berencana membuka akses publik melalui kegiatan open house di Sekolah Rakyat sebagai bentuk transparansi sekaligus upaya memperkuat dukungan masyarakat terhadap program tersebut.