Towa News, Jakarta - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) membentuk Tim Transformasi Reformasi Polri dalam upaya memperkuat akuntabilitas institusi kepolisian. Tim ini dibentuk melalui Surat Perintah (Sprin) bernomor Sprin/2749/IX/TUK.2.1/2025 yang ditandatangani Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada 17 September 2025.

"Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah memerintahkan kepada staf dan jajarannya sebagai langkah responsibilitas dan akuntabilitas," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, seperti dilansir dari Liputan6.com, Senin (22/9/2025).

Tim transformasi ini melibatkan 52 perwira tinggi dan menengah dengan struktur kepemimpinan yang jelas. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bertindak sebagai pelindung, sementara Wakil Kapolri Komjen Dedi Prasetyo berperan sebagai penasihat. Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Kalemdiklat) Polri Komjen Chryshnanda Dwilaksana ditunjuk sebagai ketua tim.

Menurut Trunoyudo, pembentukan tim ini merupakan tindak lanjut komitmen Polri untuk bekerja sama dengan pemerintah dan pemangku kepentingan terkait reformasi kepolisian.

"Sprin tersebut merupakan tindak lanjut Polri untuk bekerja sama dengan pemerintah dan stakeholders terkait melalui pendekatan sistematis untuk mengelola transformasi institusi guna mencapai proses dan tujuan akselerasi transformasi Polri sesuai dengan harapan masyarakat," jelasnya, sebagaimana dikutip dari detikNews.

Proses transformasi yang akan dilakukan tim bersifat mendasar dan komprehensif, melibatkan seluruh satuan kerja dan wilayah berdasarkan visi strategis "Grand Strategy Polri 2025-2045".

Pembentukan tim ini sejalan dengan rencana Presiden Prabowo Subianto yang akan membentuk Komisi Reformasi Polri. Presiden telah melantik Jenderal (HOR) Ahmad Dofiri sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta Reformasi Kepolisian.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan latar belakang pembentukan tim reformasi ini bertujuan melakukan evaluasi dan perbaikan kinerja serta pelayanan institusi kepolisian.

"Keinginan Presiden adalah tentunya kan kita semua sangat mencintai institusi kepolisian, tetapi ada beberapa hal yang mungkin perlu dilakukan perbaikan, evaluasi, dan itu biasa untuk seluruh institusi sesuai arahan Presiden untuk memperkuat profesionalisme Polri," katanya, sebagaimana dilansir Antara.

Menanggapi rencana reformasi ini, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan bahwa institusi Polri telah melakukan berbagai perbaikan dan siap menindaklanjuti kebijakan yang akan ditetapkan.

"Kita tunggu saja, pasti Polri akan menindaklanjuti apa yang akan menjadi kebijakan," kata Kapolri di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/9), seperti dikutip dari detikNews.

Kapolri menambahkan bahwa selama ini upaya perubahan kepolisian ke arah yang lebih baik sudah dilakukan, dan Polri terbuka menerima masukan dari masyarakat untuk perbaikan institusi.

Sumber: Liputan6.com, detikNews 

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Towa.co.id.