Towa News, Mataram - Komisi VI DPR RI mendorong perbankan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku ekonomi kreatif secara lebih berani dan tanpa keraguan. Dorongan itu disampaikan dalam Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (21/5/2026), yang melibatkan sejumlah mitra seperti BP BUMN, PT DAM, PT BRI, PT Jamkrindo, dan PT Askrindo.

Anggota Komisi VI DPR RI sekaligus Ketua Umum DPP Gekrafs, Kawendra Lukistian, menegaskan bahwa evaluasi penyaluran KUR menjadi salah satu agenda utama kunjungan tersebut.

"Kita ingin melihat apakah penyaluran Kredit Usaha Rakyat ini sudah optimal atau belum. KUR harus benar-benar menjadi penyelamat bagi perekonomian masyarakat," ujar Kawendra dalam kunjungan kerja Komisi VI DPR RI ke NTB, Kamis (21/5).

Kawendra menilai sektor ekonomi kreatif memiliki karakteristik bisnis yang unik dan tidak bisa disamakan dengan industri konvensional, sehingga memerlukan pendekatan pembiayaan yang berbeda.

"KUR ekonomi kreatif ini jangan sampai menimbulkan keraguan di perbankan. Proses kreatif itu berbeda dengan industri lainnya, jadi memang harus ada perlakuan khusus. Kalau disamakan semua, tentu akan sangat berat bagi pelaku ekonomi kreatif," katanya.

Legislator itu turut mengapresiasi alokasi anggaran pemerintah sebesar Rp10 triliun khusus untuk KUR sektor ekonomi kreatif pada tahun ini. Kendati demikian, ia menekankan bahwa besarnya anggaran tersebut harus diikuti dengan pola penyaluran yang lebih adaptif dari pihak perbankan.

"Pemerintah sudah menyiapkan anggaran Rp10 triliun untuk KUR ekonomi kreatif. Tinggal bagaimana pola penyalurannya disesuaikan supaya manfaatnya benar-benar dirasakan seluruh pelaku ekonomi kreatif," lanjut Kawendra.

Kawendra juga menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto agar sektor keuangan lebih berpihak kepada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

"Presiden Prabowo menyampaikan bahwa sektor keuangan dan perbankan harus memberikan perhatian khusus kepada masyarakat berpenghasilan rendah, bukan hanya memberikan kemudahan luar biasa kepada kelompok atas saja," ungkap Kawendra.

Ia menegaskan, prinsip keadilan dalam distribusi kredit mesti menjadi prioritas agar manfaat program KUR tidak hanya dinikmati kalangan tertentu.

"Ke depan, penyaluran kredit harus berkeadilan. Masyarakat bawah harus mendapatkan akses yang sama baiknya, jangan sampai hanya kelompok atas yang mendapatkan manfaat paling optimal," tuturnya.

Terkait risiko gagal bayar, Kawendra meminta agar potensi tersebut dikelola secara cermat tanpa mempersempit akses masyarakat terhadap pembiayaan.

"Risiko gagal bayar dalam KUR pasti ada, tapi itu harus dikelola supaya risikonya bisa ditekan tanpa mengurangi hak masyarakat untuk mendapatkan pembiayaan. Saya yakin pola ini bisa diperkuat lewat kerja sama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif dan Kementerian UMKM," tutup Kawendra.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Towa.co.id.