Towa News, Jakarta - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) resmi menembus angka 8 miliar porsi sejak perdana diluncurkan pada 6 Januari 2025. Data terbaru Badan Gizi Nasional (BGN) per 28 April 2026 mencatat 61,9 juta sajian didistribusikan setiap hari melalui 27.735 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh Indonesia.

Tonggak ini menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang paling disorot publik — baik atas capaiannya maupun atas sejumlah persoalan di lapangan yang menuntut penanganan serius.

Dampak Ekonomi dan Pengurangan Kemiskinan

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyebut MBG sebagai salah satu pendorong utama penurunan kemiskinan ekstrem. Dalam periode Maret 2024 hingga September 2025, angka kemiskinan ekstrem turun dari 1,26 persen menjadi 0,78 persen — setara pengurangan sekitar 1,36 juta penduduk dari kelompok miskin ekstrem.

"Yang paling berdampak tentu program Makan Bergizi Gratis. Kemudian kedaulatan pangan." unjar Muhaimin Iskandar, Menko Pemberdayaan Masyarakat, Rapat Tingkat Menteri (27/4/2026)

Dari sisi lapangan kerja, program ini menyerap lebih dari 1,2 juta tenaga kerja melalui jaringan dapur SPPG. Kepala BGN Dadan Hindayana menyebut MBG telah menjadi motor penggerak ekonomi daerah — salah satu contohnya, harga komoditas jeruk di Jember terdongkrak dari Rp 4.000 menjadi Rp 14.000 akibat tingginya serapan program.

Fokus Baru: Prioritaskan Anak Malanutrisi

Memasuki 2026, Presiden Prabowo menginstruksikan pergeseran sasaran. Kebijakan baru mengubah skema awal yang menyasar seluruh siswa menjadi berbasis skala prioritas ekonomi dan kondisi kesehatan fisik anak, menyusul data bahwa 7,8 juta anak di Indonesia masih menderita malanutrisi.

BGN juga mempercepat validasi data melalui kolaborasi dengan empat kementerian, Kemenkes, BKKBN, Kemenag, dan Kemendikdasmen — untuk memastikan distribusi menjangkau 405 wilayah prioritas yang mencakup daerah rawan pangan, miskin, dan dengan prevalensi stunting tinggi.

Tantangan dan Catatan Kritis

Sejak program berjalan, ratusan insiden keracunan massal terlaporkan dari berbagai daerah. Evaluasi kualitas dan pengawasan SOP distribusi menjadi tuntutan mendesak dari masyarakat sipil dan lembaga pengawas.

Survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan 60,6 persen responden menyatakan cukup puas terhadap program MBG, sementara realisasi anggaran MBG pada 2025 mencapai Rp 51,5 triliun atau 72,5 persen dari pagu Rp 71 triliun.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mengindikasikan adanya dugaan konflik kepentingan dalam penyelenggaraan MBG, termasuk ratusan yayasan mitra SPPG yang diduga memiliki koneksi dengan perangkat negara. Koalisi masyarakat sipil bahkan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi terkait dasar hukum anggaran MBG dalam APBN 2026.

Visi Jangka Panjang

Kepala BGN menekankan bahwa program ini difokuskan pada intervensi 1.000 hari pertama kehidupan dan kelompok usia 8–18 tahun, dengan harapan dapat menekan angka stunting dan meningkatkan rata-rata IQ Indonesia yang saat ini tercatat di angka 78.

Pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem nol persen pada 2026 dan penurunan kemiskinan umum hingga lima persen pada 2029, dengan MBG sebagai salah satu instrumen utamanya.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Towa.co.id.