Towa News, Jakarta - Sebagai bagian dari rangkaian pertemuan antara Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat terkait tindak lanjut kebijakan Tarif Resiprokal yang diberlakukan di era Presiden Trump, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang juga menjabat sebagai Ketua Delegasi dan Koordinator Perundingan Kebijakan Tarif AS, menggelar pertemuan dengan Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, pada Kamis sore (24/04) di Washington, DC.

Secretary Bessent menyampaikan apresiasinya terhadap respons cepat yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia usai pengumuman Tarif Resiprokal oleh Presiden Trump pada 2 April 2025. Ia mengatakan, "Saya terkesan dengan surat yang disampaikan oleh Menko Airlangga kepada saya, dan berpandangan bahwa itu adalah awal yang sangat baik. Saya berterima kasih karena Indonesia terus melanjutkan hubungan bilateral yang baik ini,” tegas Secretary Bessent.

Indonesia saat ini termasuk dalam jajaran negara yang memulai pembicaraan lebih awal dengan Pemerintah Amerika Serikat, dengan perkembangan diskusi yang berlangsung cepat dan sangat positif.

Menko Airlangga kembali menegaskan posisi Indonesia yang sebelumnya juga telah disampaikan kepada USTR dan Secretary of Commerce dalam pertemuan sebelumnya. Sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, Menko Airlangga menyampaikan sikap Indonesia dalam upaya menanggapi defisit neraca perdagangan AS terhadap Indonesia. "Kami mendukung perdagangan yang fair and square. Indonesia akan meningkatkan pembelian pada berbagai komoditas utama seperti Minyak dan Gas, serta Produk-produk Pertanian,” kata Menko Airlangga.

Indonesia berkomitmen untuk menjalankan berbagai langkah deregulasi, termasuk dalam hal perizinan impor, pengaturan kuota impor, serta peningkatan kandungan lokal. “Kami juga akan meningkatkan nilai investasi dan kerja sama dalam critical minerals. Kolaborasi juga akan mencakup kerja sama keuangan dan ekonomi digital,” ujar Menko Airlangga. Dalam kesempatan itu, Indonesia kembali menegaskan posisinya sebagai negara yang terbuka dan menjalin hubungan bersahabat dengan negara-negara mitra, termasuk Amerika Serikat.

Dengan dukungan dari asosiasi, pelaku usaha, dan sektor swasta, Indonesia berharap proses negosiasi tarif bisa segera dimulai pasca-penandatanganan kesepakatan non-disclosure dengan pihak USTR pada 23 April 2025. "Kami mengharapkan detail pembahasan dan negosiasi teknis dapat diselesaikan dalam 60 hari,” tambah Menko Airlangga.

Pemerintah Amerika Serikat juga menyatakan ketertarikannya untuk menjalin kolaborasi dalam forum G20, di mana AS akan menjadi Presidensi pada tahun 2026 guna mendukung kebijakan Presiden Trump. Selain itu, AS menilai keanggotaan Indonesia dalam OECD sebagai langkah penting, di mana proses aksesi dimanfaatkan oleh Indonesia untuk mendorong reformasi dan deregulasi.

Dalam pertemuan ini, Menko Airlangga didampingi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati serta Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional Marie Elka Pangestu. Turut hadir pula Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Edi Prio Pambudi, Kuasa Usaha Ad Interim KBRI Washington DC Ida Bagus Bimantara, beserta jajaran pejabat dari Kemenko Perekonomian dan Kementerian Keuangan.


Sumber : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian www.ekon.go.id

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Towa.co.id.