PM Inggris Andy Burnham Tegaskan Tak Akan Diam Lihat Penderitaan Warga Palestina

Towa News, London – Perdana Menteri Inggris Andy Burnham menyatakan pemerintahnya tidak akan tinggal diam di tengah memburuknya kondisi warga Palestina dan semakin terancamnya peluang terwujudnya solusi dua negara di Timur Tengah. Pernyataan itu disampaikan Burnham pada Selasa (8/9).

Melalui akun media sosial X, Burnham menegaskan bahwa seruan dukungan terhadap solusi dua negara yang selama ini digaungkan Inggris tidak akan berarti apa pun tanpa disertai langkah konkret.

“Selama bertahun-tahun kami telah menyerukan solusi dua negara di Timur Tengah, namun kita harus mengakui bahwa kata-kata tersebut tidak ada artinya kecuali jika kita menindaklanjutinya dengan tindakan nyata,” tulis Perdana Menteri Inggris Andy Burnham, Rabu (9/9).

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul pengumuman sejumlah kebijakan baru Inggris terkait Israel dan wilayah permukiman di tanah Palestina yang diduduki. Burnham menyebut kebijakan itu telah dipertimbangkan secara matang dan tidak ditujukan kepada rakyat Israel, melainkan menyasar kebijakan pemerintah Israel yang dinilainya tidak dapat diterima.

“Sudah terlalu lama kita ragu untuk bertindak, karena takut dituduh anti-Israel,” kata Perdana Menteri Inggris Andy Burnham. Ia kembali menyebut penderitaan warga Palestina sebagai noda bagi hati nurani dunia.

Burnham juga mengakui bahwa sebelum menjabat sebagai perdana menteri, ia sempat menilai respons Inggris terhadap krisis di Palestina berjalan terlalu lambat dan kurang memadai.

“Itulah sebabnya saya berkomitmen untuk mengubah pendekatan pemerintah. Saya tidak akan tinggal diam sementara penderitaan mengerikan terus bertambah dan prospek solusi dua negara - harapan terbaik bagi perdamaian dan stabilitas di kawasan ini - mendapat ancaman,” ujar Perdana Menteri Inggris Andy Burnham.

Pada hari yang sama, Inggris bersama sepuluh negara Eropa lainnya, termasuk Prancis, serta Kanada mengumumkan rencana pemberlakuan pembatasan nasional terhadap perdagangan barang yang berasal dari permukiman Israel di wilayah pendudukan. Permukiman tersebut dinilai ilegal berdasarkan hukum internasional.

Kebijakan itu muncul setelah pemerintah Israel mengumumkan rencana pembangunan sekitar 1.200 unit rumah baru di wilayah pendudukan, langkah yang menuai kecaman luas dari komunitas internasional.

Data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mencatat kekerasan yang dilakukan pihak pendudukan Israel telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan lebih dari 1.400 insiden serangan yang menimbulkan korban jiwa maupun kerusakan properti sepanjang 2026.

Sekitar 750 ribu warga Israel diketahui bermukim di 516 permukiman dan pos terdepan ilegal di wilayah pendudukan, dengan upaya penggusuran terhadap warga Palestina dari tanah mereka yang terus berlangsung hampir setiap hari.