Towa News, Cilegon - Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono mendesak adanya evaluasi menyeluruh dan penambahan dermaga di Pelabuhan Merak, Banten, menyusul temuan bahwa lebih dari 60 persen armada kapal penyeberangan tidak dapat beroperasi secara bersamaan akibat minimnya jumlah dermaga yang tersedia.

Hal itu disampaikan politikus yang akrab disapa BHS tersebut usai melakukan kunjungan kerja ke Pelabuhan Merak pada Selasa (31/3), bertepatan dengan periode arus balik Lebaran 2026.

Meski mengapresiasi kelancaran arus mudik dan balik secara umum, BHS menyoroti persoalan struktural yang menurutnya menjadi akar masalah antrean panjang kendaraan di pelabuhan penyeberangan Jawa–Sumatera itu.

"Tadi saya sudah banyak diskusi, kenapa terjadi antrean yang begitu panjang. Di saat itu tidak semua kapal bisa beroperasi dari 72 kapal, secara reguler hanya bisa dioperasikan 28 kapal dan 5 kapal untuk beroperasi di dermaga darurat," ujar BHS dalam kunjungan kerjanya, Selasa (31/3).

Hanya Tujuh Dermaga Aktif

BHS menjelaskan bahwa Pelabuhan Merak saat ini hanya memiliki tujuh dermaga yang aktif secara reguler, dengan kapasitas masing-masing empat kapal. Kondisi ini membuat sebagian besar armada terpaksa menganggur di tengah lonjakan penumpang.

"Karena kita kurang dermaganya. Saat ini hanya ada 7 dermaga, di mana setiap dermaga beroperasi 4 kapal. Berarti ada lebih dari 60 persen armada tidak dapat dioperasikan di saat situasi padat seperti ini," tegasnya.

Ketua Dewan Pembina Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) itu menilai, penambahan satu pasang dermaga saja sudah mampu mengakomodasi empat unit kapal tambahan, sementara dua pasang dermaga baru berpotensi menambah kapasitas angkut hingga 35 persen dari kondisi saat ini.

Desak ASDP dan Kemenhub Bertindak Cepat

BHS meminta PT ASDP Indonesia Ferry bersama Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan segera mengambil langkah konkret.

"Ini butuh evaluasi yang mendasar dari ASDP, perusahaan pelayaran, terutama regulator Ditjen Darat dan Ditjen Laut Kemenhub, untuk segera mengantisipasi kesulitan perusahaan pelayaran agar bisa beroperasi, kalau misalnya ada penambahan dermaga," kata BHS.

Ia menargetkan realisasi pembangunan dermaga baru dapat terwujud sebelum musim Lebaran tahun depan, mengingat pertumbuhan pengguna jasa penyeberangan yang rata-rata mencapai 8–12 persen per tahun.

Dermaga Darurat Dinilai Tidak Layak Permanen

BHS juga mengkritik kondisi Dermaga Ciwandan yang selama ini difungsikan sebagai dermaga darurat. Menurutnya, fasilitas tersebut tidak layak digunakan secara terus-menerus karena minim fasilitas layanan publik dan berdampingan dengan aktivitas bongkar muat bahan curah seperti batu bara dan biji besi yang berpotensi membahayakan kesehatan.

"Dermaga darurat ini tidak bisa ditoleransi terus-menerus dan sudah seharusnya hanya digunakan untuk keadaan darurat saat dermaga reguler mengalami kepadatan. Pembangunan dermaga tambahan reguler harus segera dilakukan agar permasalahan kemacetan di setiap libur Lebaran teratasi dengan baik," pungkas BHS.

Logistik Tak Boleh Terhambat

Di sisi lain, BHS mengingatkan agar pengaturan arus penyeberangan tidak mengorbankan kendaraan logistik. Ia menyebut sejumlah truk logistik dilaporkan menunggu berhari-hari di rest area, bahu jalan, hingga kantong parkir pelabuhan.

Menurutnya, hambatan distribusi logistik berisiko memicu kelangkaan barang dan inflasi yang pada akhirnya menekan daya beli masyarakat serta pertumbuhan ekonomi nasional. (red)

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Towa.co.id.