Towa News, Jakarta - Pemerintah menjadikan penguatan kepemilikan negara di sektor pertambangan sebagai prioritas ke depan. Hal itu mengemuka dalam pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Usai menemui Presiden, Bahlil menyampaikan keterangan pers kepada wartawan di kompleks Istana. Ia mengungkapkan bahwa penataan sektor tambang dengan memperbesar porsi kepemilikan negara menjadi salah satu pokok bahasan utama, sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945.

"Kita membahas tentang penataan tambang ke depan yang harus dimiliki oleh sebagian besar kepemilikannya oleh negara, dan itu terkait dengan implementasi daripada Pasal 33," ujar Bahlil seperti dikutip dari keterangan resmi BPMI Setpres, Selasa (5/5/2026).

Selain isu kepemilikan, pertemuan tersebut juga membahas dinamika harga minyak mentah global dan dampaknya terhadap Indonesian Crude Price (ICP), yang berpengaruh langsung pada penerimaan keuangan negara dan arah kebijakan energi nasional.

Terkait optimalisasi pendapatan negara dari sektor sumber daya alam, Bahlil menjelaskan bahwa pemerintah akan meninjau ulang skema kerja sama dengan swasta menggunakan pendekatan yang selama ini diterapkan di sektor migas sebagai acuan.

"Kita akan coba mengoptimalkan pendapatan negaranya secara maksimal. Kita akan menggunakan contoh seperti pembagian hasil dari pengelolaan migas — ada cost recovery, ada gross split. Mungkin pola-pola itu yang akan kita coba exercise untuk membangun kerja sama dengan pihak swasta," jelas Bahlil .

Menurut Bahlil, langkah ini berlaku untuk tambang yang sudah beroperasi maupun yang baru akan dikembangkan, dengan tujuan agar pengelolaan sumber daya alam lebih memberikan manfaat optimal bagi negara dan masyarakat Indonesia.

Sumber: BPMI Setpres

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Towa.co.id.