Dasco dan Pimpinan DPR, Ketika Pintu Parlemen Benar-Benar Dibuka

Di tengah begitu banyak kritik terhadap DPR, ada satu hal yang menurut saya layak diapresiasi dari apa yang terjadi pada Kamis, 27 Agustus 2026.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, bersama Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal, menerima langsung audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) yang datang menyampaikan aspirasi di Kompleks Parlemen.

Bagi saya, ini bukan sekadar soal menerima demonstran. Ini tentang bagaimana seorang pimpinan lembaga negara memilih untuk menghadapi kritik dan tuntutan masyarakat. Dan secara khusus, saya ingin memberikan apresiasi kepada Sufmi Dasco Ahmad.

Ada ketenangan dalam cara Dasco menerima aspirasi. Ia tidak terlihat berusaha menghindar, tidak pula menunjukkan sikap defensif ketika berhadapan langsung dengan masyarakat yang datang membawa tuntutan. Justru sebaliknya, ia membuka ruang dialog dan mendengarkan.

Ketika massa meminta komitmen yang jelas mengenai RUU Perampasan Aset, Dasco juga tidak berhenti pada jawaban normatif. Ia memberikan tenggat yang konkret: RUU Perampasan Aset ditargetkan selesai dan diputus dalam Rapat Paripurna paling lambat 15 Desember 2026. Komitmen tersebut kemudian dituangkan dalam pernyataan tertulis yang ditandatangani pimpinan DPR.

Yang menurut saya jauh lebih menarik adalah keberanian mengambil risiko atas komitmen tersebut. Dasco menyatakan pimpinan DPR siap mengundurkan diri apabila RUU Perampasan Aset tidak selesai sesuai tenggat yang telah disepakati.

Ini bukan lagi sekadar mengatakan, "kami akan berusaha." Ada target, ada batas waktu, dan ada konsekuensi yang secara terbuka disampaikan kepada publik.

Kini tinggal bagaimana komitmen tersebut diwujudkan. Dengan tenggat yang sudah dinyatakan secara terbuka, publik punya pegangan yang jelas untuk bersama-sama mengawal prosesnya hingga RUU Perampasan Aset benar-benar disahkan.

Yang menarik, apa yang dilakukan Dasco pada 27 Agustus bukanlah sesuatu yang terjadi sekali atau dua kali. Dalam beberapa kesempatan, ketika masyarakat maupun mahasiswa datang menyampaikan aspirasi di Kompleks Parlemen, Dasco memilih membuka ruang dialog dan menerima mereka secara langsung.

Pada 19 Juni 2026, misalnya, ketika mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi melakukan aksi di Kompleks Parlemen, Dasco kembali menerima perwakilan mahasiswa untuk berdialog dan menampung aspirasi mereka.

Di sinilah saya melihat adanya sebuah konsistensi.

Demonstrasi memang bagian dari demokrasi. Kritik terhadap DPR adalah sesuatu yang wajar. Tetapi bagaimana sebuah lembaga merespons kritik juga sama pentingnya dengan kritik itu sendiri.

Ketika pimpinan DPR bersedia menemui masyarakat, mendengarkan tuntutan, menerima kritik, dan membuka ruang dialog secara langsung, jarak antara parlemen dan rakyat setidaknya menjadi lebih pendek. Dan dalam hal ini, Dasco menurut saya berhasil menunjukkan wajah DPR yang lebih terbuka.

Tentu DPR tetap harus dikritik. Masyarakat tetap harus mengawasi. Setiap janji tetap harus dikawal. Namun, kalau ada pejabat publik yang bersedia turun langsung menemui masyarakat, mendengarkan kritik, memberikan jawaban, bahkan berani mempertaruhkan jabatannya atas sebuah target kebijakan, maka menurut saya hal itu juga harus kita akui sebagai sesuatu yang positif.

Jangan sampai karena kita terbiasa mengkritik lembaga negara, kita kehilangan kemampuan untuk memberikan apresiasi ketika memang ada sesuatu yang layak diapresiasi.

Bagi saya, apa yang dilakukan Sufmi Dasco Ahmad bersama pimpinan DPR pada 27 Agustus kemarin adalah sebuah momen yang patut dicatat.

Bukan karena DPR tiba-tiba menjadi sempurna. Bukan pula berarti semua persoalan selesai hanya karena satu kali audiensi. Tetapi karena dalam demokrasi, keberanian untuk membuka pintu, duduk bersama masyarakat, mendengarkan kritik, dan memberikan komitmen yang bisa ditagih adalah bagian penting dari wajah parlemen yang sehat.

Dan mungkin, justru di situlah letak catatan sejarahnya. Sejarah demokrasi tidak selalu dibangun hanya dari keputusan besar di ruang sidang. Kadang, sejarah juga tercipta ketika seorang pimpinan lembaga negara memilih untuk membuka pintu, duduk bersama rakyat, mendengarkan mereka, dan menunjukkan bahwa parlemen memang hadir untuk mendengar suara masyarakat.

Menurut saya, Sufmi Dasco Ahmad telah memberikan contoh bahwa kritik tidak harus dijawab dengan jarak, tetapi bisa dijawab dengan keterbukaan, dialog, dan keberanian mengambil komitmen.