MBG Bukan Sekadar Makan Gratis, tapi Perputaran Ekonomi Rakyat

Belakangan ini media sosial ramai memperbincangkan sebuah infografik yang menggambarkan alokasi APBN. Yang paling banyak disorot adalah angka 50% untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dari situ muncul berbagai komentar yang menyimpulkan bahwa setengah anggaran negara seolah-olah “habis hanya untuk makan gratis”.

Menurut saya, cara melihatnya terlalu menyederhanakan persoalan.

Ketika pemerintah mengeluarkan anggaran, uang tersebut tidak berhenti di pemerintah. Uang itu mengalir ke masyarakat melalui berbagai aktivitas ekonomi. Karena itu, yang perlu dilihat bukan hanya besarnya anggaran, tetapi juga siapa saja yang menerima manfaat dari perputaran anggaran tersebut.

Program MBG misalnya, bukan hanya soal membagikan satu porsi makanan kepada anak sekolah. Di balik satu porsi makanan itu ada rantai ekonomi yang panjang dan melibatkan banyak pelaku usaha.

Beras dibeli dari petani. Sayuran dipasok oleh petani hortikultura. Telur berasal dari peternak ayam petelur. Daging ayam berasal dari peternak ayam pedaging. Susu dibeli dari peternak sapi perah. Ikan dipasok oleh nelayan maupun pembudidaya ikan. Buah-buahan berasal dari petani buah. Seluruh bahan pangan tersebut kemudian diolah oleh koperasi, UMKM, maupun dapur penyedia makanan.

Setelah itu, bahan pangan harus didistribusikan. Di sinilah jasa transportasi bekerja. Sopir truk, kendaraan angkut, distributor, hingga perusahaan logistik memperoleh pekerjaan. Kendaraan yang digunakan membeli BBM di SPBU, melakukan servis di bengkel, membeli oli, ban, dan suku cadang.

Aktvitas di dapur MBG juga menciptakan lapangan kerja. Ada juru masak, koki, tenaga kebersihan, petugas administrasi, petugas keamanan, hingga operator dapur. Dapur tersebut menggunakan gas LPG, listrik, air bersih, internet, serta membeli berbagai peralatan memasak dari pelaku usaha.

Belum lagi industri yang ikut bergerak seperti produsen minyak goreng, bumbu dapur, kemasan makanan, alat makan, cold storage, percetakan, jasa laundry, hingga penyedia sistem administrasi dan pembayaran.

Artinya, uang APBN tersebut tidak berhenti di satu tempat. Uang terus berpindah tangan dan berputar di dalam perekonomian.

Petani yang menerima pembayaran akan membeli pupuk, benih, membayar buruh tani, membeli solar, membayar cicilan, hingga berbelanja di warung. Sopir yang memperoleh penghasilan akan membelanjakan uangnya kembali. UMKM yang mendapat pesanan akan membeli bahan baku lagi dan mungkin menambah tenaga kerja. Perputaran seperti inilah yang membuat belanja pemerintah dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih luas.

Tentu, itu bukan berarti setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah otomatis selalu efektif. Program apa pun tetap harus diawasi agar tepat sasaran, efisien, transparan, dan meminimalkan kebocoran anggaran. Semakin baik pelaksanaannya, semakin besar pula manfaat yang dirasakan masyarakat.

Karena itu, menurut saya kurang tepat jika MBG hanya dipandang sebagai program yang “menghabiskan uang negara”. Yang lebih tepat adalah melihatnya sebagai belanja pemerintah yang, apabila dikelola dengan baik, tidak hanya memberi makanan kepada anak-anak, tetapi juga menggerakkan petani, peternak, nelayan, UMKM, koperasi, pelaku logistik, hingga jutaan pekerja di sepanjang rantai pasok.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan MBG bukan sekadar berapa besar anggaran yang dialokasikan, melainkan seberapa besar manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat. Sebab setiap rupiah APBN yang dibelanjakan seharusnya tidak hanya memberi manfaat bagi penerima program, tetapi juga menjadi penggerak roda ekonomi rakyat dari desa hingga kota.

Penulis: Yogi Ramon Setiawan