Foto : (Fb Joko widodo )

Towa.co.id Jakarta - Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). PDIP menilai penetapan ini sarat dengan muatan politik, terutama karena Hasto dinilai vokal terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) di akhir masa jabatannya.

Ketua DPP PDIP, Ronny Talapessy, menyebut langkah KPK ini bukan murni persoalan hukum, melainkan bermotif politik. “Pengenaan pasal Obstruction of Justice hanyalah formalitas teknis hukum. Alasan sesungguhnya adalah sikap politik Hasto yang tegas menentang upaya penyalahgunaan kekuasaan di penghujung masa jabatan mantan Presiden Joko Widodo,” ujar Ronny dalam konferensi pers, Selasa (24/12/2024).

Ronny juga mengaitkan penetapan ini dengan sikap PDIP yang baru-baru ini memecat tiga kader partai, termasuk Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Nasution, yang dianggap merusak konstitusi.

Menanggapi hal ini, Jokowi memilih bersikap santai. Saat ditanya mengenai namanya yang dikaitkan dalam kasus tersebut, ia hanya menjawab singkat sambil tersenyum. “He-he..., sudah purnatugas. Pensiunan,” kata Jokowi di Solo, Kamis (26/12).

Lebih lanjut, Jokowi meminta semua pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan. “Ya, hormati seluruh proses hukum yang ada, udah,” ujarnya.

Kasus ini terus menjadi sorotan publik, terutama karena keterkaitannya dengan dinamika politik di penghujung masa jabatan Jokowi sebagai Presiden RI.

Referensi : detik.com & kompas

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Towa.co.id.