Kawendra Dorong PELNI, ASDP, dan DAMRI Tingkatkan Efisiensi, Perkuat Logistik UMKM hingga Keselamatan Transportasi

Towa News, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Kawendra Lukistian mendesak tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor transportasi, yakni PELNI, ASDP, dan DAMRI, untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memperkuat dukungan logistik bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Desakan itu disampaikan Kawendra dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI bersama jajaran direksi ketiga BUMN tersebut di Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Kawendra menilai pesatnya pertumbuhan UMKM saat ini belum didukung oleh ekosistem logistik yang memadai, termasuk dari sisi pemanfaatan jaringan transportasi BUMN. Ia menilai PELNI belum dioptimalkan secara maksimal untuk melayani kebutuhan distribusi produk UMKM.

"UMKM kita saat ini sedang bergeliat luar biasa. Namun, kalau melihat data, pengoptimalan PELNI ini masih minimum. Harus ada formula yang lebih baik agar teman-teman UMKM bisa mengoptimalkan hal ini," ujar Kawendra dalam RDP Komisi VI DPR RI, Rabu (24/6/2026).

Politisi itu juga kembali menggaungkan gagasannya mengenai pembentukan sistem kargo terpadu lintas BUMN. Ia menyebut konsep "Cargo Merah Putih" yang pernah diusulkannya setahun lalu akan kembali didorong, termasuk dengan memanfaatkan ruang kargo pesawat sebagai bagian dari rantai logistik nasional.

Terkait PELNI, Kawendra juga menyoroti rencana pengembangan sistem manajemen digital perusahaan. Ia berharap proyek teknologi informasi tersebut tidak sekadar menjadi agenda pengembangan sistem, melainkan benar-benar berdampak pada peningkatan pendapatan perusahaan.

Kepada ASDP, Kawendra memberikan perhatian serius terhadap aspek keselamatan layanan penyeberangan. Ia meminta perusahaan terus memperkuat budaya keselamatan demi menekan risiko kecelakaan hingga nol.

"Kalau bicara keselamatan tentu tidak boleh ada tawar-menawar. Budayanya harus diubah. Kalau bisa zero accident," tegasnya dalam RDP tersebut.

Kawendra juga menyoroti kondisi 21 lintasan ASDP yang telah beralih status dari perintis menjadi komersial dalam empat tahun terakhir, namun masih mencatatkan kerugian sebesar Rp50,62 miliar pada 2025. Ia berharap subsidi yang diberikan negara dapat tepat sasaran dan tidak membebani fiskal.

Dalam forum yang sama, Kawendra juga memberikan catatan evaluasi kepada DAMRI. Ia meminta perusahaan tidak menjadikan minimnya dukungan negara sebagai alasan atas kinerja yang kurang optimal, mengingat banyak perusahaan swasta tanpa keistimewaan serupa mampu meraih keuntungan dan menyejahterakan karyawan.

Kawendra pun mendorong DAMRI untuk terus mengoptimalkan potensi yang dimiliki, termasuk memperbaiki strategi bisnis setelah beberapa pengajuan skema Public Service Obligation (PSO) belum mendapat persetujuan dari pemerintah.

"Saya berharap ada kabar baik dari DAMRI, jangan hanya kabar soal ditolaknya PSO," pungkas Kawendra dalam RDP Komisi VI DPR RI tersebut.