Towa News, Bima - Kesultanan Bima tercatat sebagai salah satu kerajaan Islam tertua di Kepulauan Sunda Kecil yang pernah menguasai wilayah luas hingga ke Nusa Tenggara Timur dan Timor Leste. Kesultanan ini berdiri pada 7 Februari 1621 Masehi, menandai transformasi Kerajaan Bima menjadi kesultanan Islam di bawah kepemimpinan Sultan Abdul Kahir.

Sultan pertama Kesultanan Bima adalah La Kai, raja ke-37 dari Kerajaan Mbojo Bima yang kemudian memeluk Islam dan berganti nama menjadi Abdul Kahir. Sepanjang sejarahnya, kesultanan ini dipimpin oleh 14 sultan hingga Sultan terakhir Muhammad Salahuddin yang berkuasa pada 1915-1951.

Akar Sejarah Kerajaan Bima

Jauh sebelum menjadi kesultanan, masyarakat suku Mbojo telah membentuk peradaban sejak abad ke-7 hingga ke-8 Masehi dengan kepercayaan animisme dan dinamisme yang disebut Marapu. Kerajaan Bima mulai terbentuk pada 709 Masehi berkat prakarsa tokoh bernama Sang Bhima yang mengajarkan agama Hindu.

Sang Bhima menikahi putri Bima bernama Indra Tasi Naga dari Pulau Satonda. Dari pernikahan ini lahir dua putra, Indra Jamrud dan Indra Kumala, yang kemudian menjadi cikal bakal dinasti raja-raja Bima. Indra Jamrud akhirnya diangkat menjadi raja pertama dengan gelar Ruma Sangaji dan memberi nama kerajaan ini sebagai Bima untuk menghormati Sang Bhima.

Dalam perkembangannya, wilayah Kerajaan Bima terbagi menjadi dua bagian pada abad ke-13 atau ke-14 Masehi. Wilayah barat menjadi Kerajaan Dompu, sementara wilayah timur tetap bernama Kerajaan Bima yang meliputi beberapa kencuhian atau distrik.

Puncak Kejayaan di Abad ke-15

Kerajaan Bima mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-15 di bawah kepemimpinan Tureli Nggampo Bilmana. Memanfaatkan melemahnya pengaruh Majapahit di Nusantara Timur, ia melakukan ekspansi wilayah hingga menguasai seluruh Pulau Sumbawa, kemudian meluas ke Pulau Sumba, Manggarai, Sabu, Ende, Larantuka, Komodo, kepulauan Alor, hingga Tanah Naro di wilayah yang kini menjadi sebagian Timor Leste.

Wilayah kekuasaan Kerajaan Bima saat itu berbatasan langsung dengan Kerajaan Ternate di sebelah timur dan kerajaan dari Bali di sebelah barat. Catatan mengenai masa kejayaan ini terekam dalam naskah-naskah Bo Bima yang memuat kronik aktivitas harian para raja dan pembesar kerajaan.

Namun, pengaruh bangsa Eropa seperti Portugis dan Belanda membuat wilayah kekuasaan Kerajaan Bima perlahan menyusut. Pada abad ke-16, terdapat aliansi antara Kerajaan Bima dan Ternate untuk mengusir Portugis, namun hanya berhasil memaksa Portugis memindahkan pusat komando ke Pulau Timor.

Memasuki abad ke-19, wilayah Kesultanan Bima hanya meliputi Pulau Sumbawa bagian timur, Manggarai atau Flores Barat, Sumba, dan pulau-pulau kecil di Selat Alas. Di Pulau Sumbawa, wilayah dibagi menjadi beberapa distrik yang dipimpin oleh djeneli, sementara di Manggarai terbagi menjadi daerah Reo dan Pota yang dipimpin naib.

Proses Islamisasi dan Transformasi Kesultanan

Islam pertama kali diperkenalkan ke Bima pada 1540 oleh mubalig dan pedagang dari Kesultanan Demak yang dipimpin Sunan Prapen. Namun penyebaran tidak berlanjut setelah Sultan Trenggono wafat di tahun yang sama.

Dakwah Islam dilanjutkan pada 1580 oleh utusan Kesultanan Ternate dari Sultan Baabullah, kemudian diperkuat pada 1619 oleh Sultan Alauddin dari Kesultanan Gowa dan Kesultanan Tallo yang mengirim para mubalig dari Makassar.

Transformasi menjadi kesultanan terjadi setelah La Kai memeluk Islam pada 15 Rabiul Awal 1030 Hijriyah atau 1621 Masehi. La Kai yang merupakan adik bungsu putra mahkota melarikan diri ke Sape setelah terjadi kudeta oleh La Salisi yang membunuh putra mahkota pada 1619.

Di Sape, La Kai bertemu ulama dari Sulawesi dan memeluk Islam dengan nama Abdul Kahir. Ia kemudian pergi ke Gowa untuk memperdalam ilmu agama dan menikahi Daeng Sikontu, ipar Sultan Alauddin dari Kesultanan Gowa pada 1625.

Pada 1626, Abdul Kahir bersama pengikutnya dan bantuan pasukan Gowa melakukan ekspedisi merebut Kerajaan Bima dari La Salisi. Ia berhasil mengambil alih kekuasaan dan menjadi Sultan Bima pertama, mengubah sistem pemerintahan menjadi kesultanan Islam.

Namun La Salisi kembali memberontak dan berhasil menduduki istana pada 13 November 1632. Dengan bantuan pasukan Gowa yang datang pada 25 November 1632, Sultan Abdul Kahir akhirnya merebut kembali istana pada 23 Mei 1633. La Salisi dan pengikutnya yang tersisa dikabarkan terbunuh dalam pertempuran tersebut.

Sistem Pemerintahan dan Kehidupan Masyarakat

Kesultanan Bima menggunakan gelar Ruma bagi para raja dan sultannya yang melambangkan pemimpin sebagai pelindung rakyat. Memasuki era kesultanan, gelar ini diartikan sebagai khalifah dan wakil Allah di bumi. Sultan memiliki kewenangan penuh namun harus mengutamakan kepentingan masyarakat dengan pemerintahan berdasarkan syariat Islam.

Sejak 14 Agustus 1788, Kesultanan Bima memiliki lembaga peradilan Islam bernama Mahkamah Syar'iyyah yang bertugas mengadili urusan syariat Islam. Lembaga ini menggabungkan penerapan hukum Islam dan hukum adat secara bersamaan.

Pemerintah Hindia Belanda mulai berkuasa di Kesultanan Bima pada 1908 dan menerapkan pemerintahan terpusat. Wilayah kesultanan dibagi menjadi lima distrik yaitu Rasanae, Donggo, Sape, Belo, dan Bolo dengan pemimpin masing-masing. Pada 1909, Kesultanan Bima digabungkan ke dalam Keresidenan Timur Hindia Belanda dengan pusat pemerintahan di Makassar.

Era Sultan Muhammad Salahuddin

Sultan Muhammad Salahuddin yang berkuasa sejak 1915 tercatat sebagai sultan yang mengubah keadaan politik dan pemerintahan. Ia mendirikan sekolah Islam di Raba dan Kampo Suntu serta masjid di setiap desa dalam wilayah kesultanan.

Sultan Muhammad Salahuddin juga mendirikan Badan Hukum Syara sebagai peradilan urusan agama. Ia berupaya melepaskan pengaruh Hindia Belanda dengan melakukan perlawanan dan mendirikan berbagai organisasi yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

Pada 1 Februari 1947, sultan ini mengembalikan Kejenelian Dompu menjadi Kesultanan Dompu mandiri sebagai penyeimbang antara Kesultanan Bima dan Kesultanan Sumbawa. Sementara Kejenelian Sanggar memilih tetap menjadi bagian dari Kesultanan Bima.

Atas persetujuan Sultan Sumbawa dan Sultan Dompu, Sultan Muhammad Salahuddin diangkat menjadi Ketua Dewan Raja Pulau Sumbawa. Secara bersama mereka mendeklarasikan bergabung dengan Republik Indonesia sebagai Federasi Pulau Sumbawa.

Status kesultanan akhirnya dihapus oleh Republik Indonesia pada 1958, mengakhiri era pemerintahan kesultanan yang telah berlangsung selama lebih dari tiga abad.

Warisan Budaya dan Identitas

Masyarakat Bima memiliki identitas kuat yang berakar dari masa awal pendirian kerajaan. Empat sifat yang diwariskan Sang Bhima yaitu sabar, malu, takut, dan tak ingkar janji menjadi karakter khas masyarakat Bima hingga kini.

Wilayah Kesultanan Bima menjadi kawasan perdagangan penting sejak abad ke-11 sebagai penghubung antara Kerajaan Medang di Jawa dan Kepulauan Maluku. Hasil bumi yang diperdagangkan meliputi kuda, soga, sapang, dan rotan melalui pelabuhan Bima Lawa Due dan Nanga Belo.

Beberapa julukan melekat pada tanah Bima seperti Tanah Naga Biru, Bumi Ncuhi, Bumi Jara Mbani atau Tanah Kuda Pemberani, Negeri Kulit Kuda, dan De Zwarte Slang Van Het Oosten atau Ular Hitam Dari Timur yang diberikan Belanda.

Menurut Kepala Museum Samparaja Bima Dewi Ratna Muchlisa, saat transformasi menjadi kesultanan, sultan memerintahkan penghapusan seluruh hal berkaitan dengan agama lama beserta simbolnya karena dianggap berhala. Akibatnya, banyak peninggalan era Hindu-Buddha dibuang ke laut atau dikubur.

Meski demikian, beberapa peninggalan berhasil ditemukan seperti Arca Siwa dalam tiga wajah dan Mahakala pada 1938, arca nandi dan yoni pada 2014 yang kini disimpan di Museum Asi Mbojo, serta perhiasan emas dan arca perunggu yang ditemukan pada 2019.

Sumber: Berbagai Sumber

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Towa.co.id.