Towa News, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi akan menyusun kajian menyusul masuknya Rancangan Undang-Undang Penyadapan ke dalam usulan Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2026.

Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan pihaknya tengah mempersiapkan langkah tersebut melalui Biro Hukum lembaganya.

"Biro Hukum akan mengkaji hal tersebut dan kami akan mempersiapkannya," ujar Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (1/12) malam, seperti dilaporkan ANTARA.

Langkah pengkajian ini diambil KPK mengingat adanya ketentuan penyadapan dalam RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP).

Asep menjelaskan, apabila nantinya penyadapan hanya diperbolehkan pada tahap penyidikan, maka akan terjadi perubahan signifikan terhadap regulasi yang selama ini berlaku di lembaganya.

"Karena ini jelas, seandainya nanti hanya bisa dilakukan pada saat penyidikan maka menjadi ada perubahan di peraturan yang ada pada kita, di hukum acara kita ya, sangat berubah. Saat ini kan pada saat penyelidikan sudah boleh," katanya seperti dikutip dari ANTARA.

KPK berharap dapat mengatur agar penyadapan tetap bisa dilakukan sejak tahap penyelidikan mengingat tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa.

Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman pada 18 November 2025 menegaskan bahwa RUU KUHAP sama sekali tidak mengatur soal penyadapan. Menurutnya, penyadapan akan diatur secara khusus dalam undang-undang tersendiri yang pembahasannya dilakukan setelah pengesahan KUHAP baru.

Pada 27 November 2025, Badan Legislasi DPR RI kemudian mengusulkan RUU Penyadapan untuk dimasukkan ke dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2026.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Towa.co.id.