Mensos Gus Ipul: Sekolah Rakyat Tidak Buka Pendaftaran, Siswa Dijaring Lewat Data Kemiskinan Nasional

Dipublish oleh Tim Towa | 14 April 2026, 14:21 WIB

Bagikan:
X
Mensos Gus Ipul: Sekolah Rakyat Tidak Buka Pendaftaran, Siswa Dijaring Lewat Data Kemiskinan Nasional
(dok. kemensos)

Towa News, Jakarta - Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat tidak menerapkan sistem pendaftaran terbuka. Calon siswa justru diidentifikasi secara langsung melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), khususnya dari kelompok desil 1 dan desil 2, guna memastikan program benar-benar menyasar anak-anak dari keluarga paling rentan.

Penegasan itu disampaikan Gus Ipul saat menerima audiensi Bupati Pesawaran Nanda Indira Bastian dan Bupati Ogan Komering Ulu Teddy Meilwansyah di Gedung Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Senin (13/4/2026).

"Tidak ada pembukaan pendaftaran, ingat semua harus paham ini. Yang ada adalah penjangkauan," ujar Gus Ipul sebagaimana dikutip dari laman resmi Kementerian Sosial, Senin (13/4/2026).

Mekanisme Seleksi Berbasis Verifikasi Lapangan

Proses penjaringan siswa dilakukan melalui verifikasi lapangan yang melibatkan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Badan Pusat Statistik (BPS), serta pemerintah daerah setempat. Hasil verifikasi tersebut selanjutnya harus mendapat persetujuan dari orang tua calon siswa dan kepala daerah sebelum ditetapkan secara resmi oleh Kemensos.

Gus Ipul menekankan bahwa akurasi proses di tingkat daerah menjadi faktor penentu keberhasilan program secara keseluruhan.

Dalam hal seleksi akademik, Sekolah Rakyat tidak menggunakan tes pelajaran. Penilaian dilakukan melalui pemeriksaan kesehatan dan pemetaan bakat untuk mengenali potensi siswa sejak dini, baik di bidang sosial, sains dan teknologi, maupun bahasa.

Bagian dari Strategi Pengentasan Kemiskinan Terpadu

Gus Ipul menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat bukan sekadar program pendidikan, melainkan bagian dari pendekatan terpadu dalam penanggulangan kemiskinan. Selain memberikan akses belajar bagi anak, program ini juga menyentuh aspek pemberdayaan keluarga, mulai dari perbaikan hunian, akses Koperasi Desa Merah Putih, hingga jaminan kesehatan melalui skema PBI JKN.

"Nanti anaknya lulus Sekolah Rakyat, orang tuanya naik kelas dan tidak terima bansos lagi," kata Gus Ipul seperti dikutip dari laman resmi Kementerian Sosial, Senin (13/4/2026).

Ia menambahkan, lulusan program ini diarahkan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi atau masuk ke dunia kerja sebagai tenaga terampil. "Tidak boleh menganggur. Kalau menganggur, gagal Sekolah Rakyat," tegasnya dalam pertemuan yang sama.

Lebih dari 100 Titik Pembangunan, Sasar 4 Juta Anak

Hingga saat ini, pembangunan Sekolah Rakyat permanen telah berjalan di lebih dari 100 lokasi di seluruh Indonesia. Program ini menargetkan sekitar 4 juta anak yang belum bersekolah, tidak bersekolah, maupun putus sekolah, termasuk di Kabupaten Pesawaran dan Ogan Komering Ulu.

Fasilitas yang disiapkan mencakup asrama, makan bergizi gratis, perlengkapan belajar, serta perangkat digital. Setiap siswa dan guru akan mendapatkan laptop, sementara ruang kelas dilengkapi dengan papan tulis digital.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Towa.co.id.

Ikuti Sosial Media Kami:

X Logo Snack Video