Towa News, Jakarta - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan keberaniannya menghadapi intimidasi dalam upaya membongkar praktik kecurangan dalam distribusi beras yang merugikan masyarakat dan mengancam ketahanan pangan nasional. Dalam keterangannya di Jakarta pada Jumat (4/7), Amran menyebut dirinya sempat diingatkan agar berhati-hati karena menghadapi "orang-orang besar" yang diduga berada di balik permainan curang di sektor perberasan.

Meski demikian, Amran menyatakan tak gentar dan terus melanjutkan langkah tegas sebagai bentuk komitmen menjalankan amanat Presiden Prabowo Subianto. Ia menyebut bahwa langkah pemberantasan korupsi dan mafia pangan adalah instruksi langsung dari Presiden yang harus dijalankan tanpa kompromi.

"Ini perintah Bapak Presiden untuk selesaikan yang korupsi dan mafia diberesin. Saya bilang, siap Bapak Presiden, akhirnya kami tindak lanjuti," ujar Amran.

Pernyataan serupa juga disampaikan dalam acara puncak peringatan Hari Krida Pertanian (HKP) ke-53 di Jakarta pada Senin (30/6), di mana Amran kembali menegaskan kesiapannya menghadapi segala risiko demi keadilan, kepentingan petani, harga beras yang wajar, dan ketahanan pangan nasional. Ia menyatakan komitmennya untuk selalu berpihak kepada rakyat kecil dan petani, meski harus berhadapan dengan tekanan dari berbagai pihak.

"Kami tidak peduli, yang penting kami di posisi membela rakyat Indonesia, membela petani Indonesia, membela yang ada di level bawah. Kami siap segala risiko, kami siap tanggung," tegasnya.

Amran juga menceritakan pengalaman masa kecilnya yang harus makan beras dicampur pisang karena harga beras saat itu sangat mahal. Ia menekankan bahwa pengalaman itu menjadi dorongan bagi dirinya untuk mencegah rakyat Indonesia kembali mengalami hal serupa.

"Kami pernah makan beras dicampur dengan pisang karena beras mahal pada saat itu. Kami tidak ingin kondisi seperti itu terulang," katanya.

Ia menambahkan bahwa Presiden telah memerintahkan kementerian terkait untuk memperbaiki regulasi, menindak mafia pangan, dan memberikan kemudahan kepada petani. Dalam visi ke depan, Amran juga menyampaikan mimpinya untuk menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia melalui hilirisasi sektor hortikultura dan perkebunan.

Kementerian Pertanian bekerja sama dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Satgas Pangan, Kepolisian, dan Kejaksaan telah melakukan investigasi terhadap dugaan kecurangan beras komersial. Investigasi dilakukan menyusul adanya anomali harga di tengah produksi padi nasional yang justru sedang mencapai puncaknya, yakni tertinggi dalam 57 tahun terakhir dengan cadangan beras mencapai 4,2 juta ton.

Hasil investigasi terhadap 136 sampel beras premium menunjukkan 85,56 persen tidak sesuai ketentuan mutu, 59,78 persen melebihi harga eceran tertinggi (HET), dan 21,66 persen tidak sesuai berat kemasan. Sementara itu, dari 76 merek beras medium yang diuji, ditemukan 88,24 persen tidak memenuhi mutu, 95,12 persen melampaui HET, dan 9,38 persen tidak sesuai berat kemasan. Secara keseluruhan, pelanggaran ditemukan pada 212 merek beras.

Temuan tersebut menguatkan komitmen pemerintah dalam menindak tegas pelaku pelanggaran dan membenahi tata niaga beras untuk menjaga keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Towa.co.id.