Prabowo di World Economic Forum: Kesejahteraan Rakyat, Reformasi Birokrasi, dan Perdamaian Jadi Prioritas Indonesia

Dipublish oleh Tim Towa | 23 Januari 2026, 13:17 WIB

Bagikan:
X
Prabowo di World Economic Forum: Kesejahteraan Rakyat, Reformasi Birokrasi, dan Perdamaian Jadi Prioritas Indonesia
(Dok.Sekertariat Presiden)

Towa News, Davos, Swiss - Presiden Prabowo Subianto menegaskan tiga pilar utama pemerintahannya dalam forum internasional: kesejahteraan rakyat, reformasi tata kelola, dan komitmen perdamaian global. Pernyataan ini disampaikan saat menyampaikan pidato di World Economic Forum (WEF) Annual Meeting 2026, Kamis (22/1/2026).

Dalam pidatonya, Prabowo menekankan bahwa fokus kepemimpinannya adalah menghadirkan dampak konkret bagi masyarakat yang paling membutuhkan. Upaya pemberantasan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan menjadi jalan untuk mewujudkannya.

"Jika kaum miskin, kaum lemah dapat tersenyum dan tertawa, itu berarti mereka memiliki harapan. Itu berarti mereka melihat masa depan. Itu berarti penghidupan mereka sedang ditingkatkan. Jadi itulah misi saya sekarang," ujar Prabowo seperti dilansir BPMI Setpres, Jumat (23/1/2026).

Target Swasembada Beras Tercapai Lebih Cepat

Presiden juga melaporkan pencapaian di sektor ketahanan pangan. Target swasembada beras yang awalnya direncanakan empat tahun ternyata dapat diselesaikan dalam waktu satu tahun saja.

"Saya memberikan target untuk swasembada (beras) dalam empat tahun, saya memberikan target kepada tim saya. Mereka berhasil mencapainya dalam satu tahun. Saya yakin dalam empat tahun ke depan, kita akan swasembada dalam produk pangan lainnya, jagung, gula, protein," kata Prabowo dalam pidatonya.

Buka Diri terhadap Ekonomi Global

Di hadapan para pemimpin dunia, kepala negara menyatakan Indonesia tidak gentar menghadapi integrasi ekonomi internasional. Berbagai kesepakatan perdagangan dan kemitraan ekonomi terus dikembangkan dengan negara-negara mitra.

"Kita adalah negara perdagangan selama ratusan tahun. Kita sekarang menyimpulkan perjanjian perdagangan, bukan karena itu sedang tren, tetapi kita menganggapnya perlu. Kita percaya pada konsep saling menguntungkan," tuturnya.

Menurut Prabowo, perdagangan yang berkeadilan bukan ancaman bagi kedaulatan nasional. Indonesia memiliki cita-cita menjadi bangsa maju yang terintegrasi dengan ekonomi dunia dan terbebas dari kemiskinan.

Reformasi Birokrasi dan Pemberantasan Korupsi

Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan menjadi perhatian khusus. Prabowo menyebut reformasi regulasi, efisiensi birokrasi, serta investasi di bidang kesehatan dan pendidikan sebagai prioritas.

"Ini membutuhkan tekad, tata kelola yang baik, pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Dan pada akhirnya, kita harus memiliki administrasi publik yang efisien," ungkap Prabowo.

Presiden menambahkan bahwa pemerintah harus bekerja untuk kepentingan publik, bukan untuk kepentingan segelintir pelaku ekonomi.

"Pemerintah kita harus melayani kepentingan umum dan tidak boleh bersekongkol dengan para pelaku ekonomi yang serakah dan rakus," tegasnya.

Jamin Stabilitas untuk Tarik Investasi

Indonesia membuka pintu lebar bagi investasi dalam dan luar negeri. Prabowo menyatakan bahwa negara ini menawarkan pertumbuhan berkelanjutan dengan kebijakan yang didukung bukti empiris.

"Kita menyadari bahwa prasyarat investasi adalah stabilitas, kepastian hukum, dan pemerintahan yang kuat serta bersih," kata Presiden.

Perdamaian sebagai Kompas Politik Luar Negeri

Mengakhiri pidatonya, Prabowo menegaskan sikap Indonesia dalam politik internasional. Negara ini memilih jalur perdamaian dan kerjasama, serta berkomitmen menjaga kelestarian lingkungan.

"Indonesia memilih perdamaian daripada kekacauan. Kita ingin menjadi teman bagi semua dan tidak bermusuhan dengan siapa pun. Seribu teman terlalu sedikit bagi kita, satu musuh terlalu banyak. Kita ingin menjadi tetangga yang baik, warga negara dunia yang bertanggung jawab, melindungi lingkungan, melindungi alam," tutur Prabowo.

Pidato di forum ekonomi dunia ini menunjukkan posisi Indonesia sebagai negara yang terbuka, reformis, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat dengan perdamaian dan keadilan sebagai fondasi pembangunan.

Sumber: BPMI Setpres

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Towa.co.id.

Ikuti Sosial Media Kami:

X Logo Snack Video