Towa News, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menyatakan sedang mempertimbangkan penghapusan sistem outsourcing di Indonesia. Namun, sebelum mengambil keputusan, Prabowo menyebut akan lebih dahulu membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional.

Dewan tersebut nantinya bertugas meneliti kondisi para pekerja dan memberikan masukan kepada presiden, terutama terkait regulasi ketenagakerjaan yang dianggap belum berpihak pada buruh. Setelah terbentuk, dewan ini juga akan diminta untuk mengkaji secara menyeluruh wacana penghapusan outsourcing.

"Saya akan meminta Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional mempelajari bagaimana caranya, walau tidak langsung, tapi secepat-cepatnya kita menghapus outsourcing," ujar Prabowo dalam pidatonya di peringatan Hari Buruh yang digelar di Lapangan Monas, Jakarta, Kamis (1/5/2025).

Namun, Prabowo mengingatkan bahwa langkah ini harus diambil secara realistis. Menurutnya, perlindungan terhadap buruh harus berjalan beriringan dengan upaya menjaga iklim investasi.

"Serikat buruh juga harus realistis. Kita harus jaga investor. Tanpa investasi, tidak ada pabrik, dan buruh bisa kehilangan pekerjaan. Kita harus kerja sama," tegasnya.

Sebagai upaya membangun dialog, Prabowo juga berencana menggelar pertemuan di Istana Bogor yang mempertemukan 150 pimpinan serikat buruh dengan 150 pimpinan perusahaan besar di Indonesia.

"Saya ingin sampaikan kepada para pengusaha, tidak bisa hanya mengejar kekayaan sendiri. Para pekerja juga harus bisa hidup sejahtera," ungkap Prabowo.

Sebagai informasi, outsourcing adalah sistem kerja di mana pegawai direkrut melalui perusahaan penyedia tenaga kerja pihak ketiga. Jenis pekerjaan yang diserahkan kepada pekerja outsourcing umumnya bersifat non-inti, seperti keamanan, kebersihan, dan layanan penunjang lainnya. Pekerja outsourcing umumnya terikat dengan sistem kontrak yang dapat diperpanjang atau dihentikan sewaktu-waktu.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Towa.co.id.