Towa News, Jakarta– Presiden Prabowo Subianto terus menunjukkan komitmennya dalam membangun narasi anti-korupsi sejak masa kampanye hingga awal kepemimpinannya. Dalam berbagai kesempatan, ia menegaskan pentingnya integritas dalam pemerintahan serta berkomitmen untuk memberantas korupsi.

Pada pidato pelantikannya pada Oktober 2024, Prabowo menyatakan dengan tegas bahwa pemerintahannya tidak akan mentoleransi praktik korupsi dalam bentuk apa pun. Komitmen ini kembali ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Internal Pemerintah pada November 2024, di mana Presiden menekankan bahwa pemberantasan korupsi menjadi prioritas utama dalam tata kelola pemerintahan.

Dosen Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Bandung, Ridwan Sutandi, menilai bahwa konsistensi narasi anti-korupsi yang dibangun Prabowo berperan penting dalam membangun ekspektasi publik serta memperkuat legitimasi kebijakan anti-korupsi.  

"Dengan secara berulang menyampaikan pesan serupa di berbagai forum, Prabowo berhasil memposisikan dirinya sebagai pemimpin yang memiliki komitmen kuat dalam penegakan hukum," ujar Ridwan.

Selain membangun narasi, pemerintahan Prabowo juga menunjukkan tindakan nyata dalam pemberantasan korupsi. Dalam Rapat Kabinet Terbatas pada Desember 2024, Presiden menegaskan bahwa beliau tidak akan ragu mencopot pejabat, termasuk menteri, yang terbukti menyalahgunakan anggaran negara. Data dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menunjukkan adanya penurunan sebesar 15% pada indikator potensi korupsi di lingkungan pemerintahan dalam tiga bulan pertama kepemimpinannya.

Untuk meningkatkan transparansi, Prabowo menerapkan strategi komunikasi kebijakan yang lebih terbuka. Setiap kebijakan anti-korupsi disampaikan melalui pidato resmi, konferensi pers, dan platform media sosial. Dalam Konferensi Pers Kebijakan Anti-Korupsi pada Januari 2025, Presiden memaparkan Rencana Aksi Nasional Pencegahan Korupsi 2025-2029 yang mencakup digitalisasi layanan publik, penguatan sistem pengawasan internal, serta reformasi birokrasi. Hasil dari upaya tersebut mulai tampak dengan kenaikan dua poin dalam Indeks Persepsi Korupsi Indonesia berdasarkan survei awal 2025 oleh Transparency International Indonesia.

Pemerintah juga memperkuat hubungan dengan lembaga penegak hukum. Dalam kasus dugaan megakorupsi Rp271 triliun yang melibatkan tersangka Harvey Moeis, Prabowo memberikan dukungan penuh kepada Kejaksaan Agung untuk melakukan penyelidikan tanpa intervensi politik.  

"Prabowo juga memperkuat KPK dengan menambah anggaran operasional sebesar 20% dalam APBN 2025 serta mendukung revisi UU KPK guna mengembalikan kewenangan penyadapan tanpa izin pengadilan," ungkap Ridwan.

Kejaksaan Agung mencatat peningkatan 30% dalam penanganan kasus korupsi selama tiga bulan pertama pemerintahan Prabowo dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, sedangkan KPK melaporkan peningkatan jumlah operasi tangkap tangan (OTT) sebanyak 40% dari November 2024 hingga Januari 2025.

Untuk memastikan keberlanjutan upaya anti-korupsi, pemerintah mewajibkan seluruh anggota kabinet dan kepala lembaga menandatangani pakta integritas. Sistem evaluasi kinerja triwulanan pun telah memasukkan indikator integritas dan transparansi sebagai tolok ukur keberhasilan.

Survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada Januari 2025 menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap keseriusan Prabowo dalam pemberantasan korupsi meningkat, dari 52% pada Oktober 2024 menjadi 68% pada awal 2025.  

"Penangkapan beberapa tokoh berpengaruh yang terlibat korupsi, termasuk dua mantan menteri dan seorang gubernur, semakin memperkuat persepsi publik terhadap komitmen anti-korupsi pemerintahan ini," kata Ridwan.

Konsistensi narasi dan kebijakan yang dijalankan oleh Presiden Prabowo menunjukkan bahwa komitmen anti-korupsi bukanlah sekadar retorika, melainkan agenda nyata yang terus diwujudkan dalam setiap langkah pemerintahan.

Sumber: Kompas.com, Aktual.com, metronews.com

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Towa.co.id.