Towa News, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembahasan Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) tidak bertujuan untuk mengembalikan TNI ke ranah politik atau menghidupkan kembali dwifungsi ABRI seperti era Orde Baru.

Dalam wawancara terbaru, Prabowo menjelaskan bahwa inti dari revisi tersebut hanya untuk memperpanjang usia pensiun bagi perwira tinggi, terutama agar mereka masih memiliki waktu yang cukup untuk berkarier di posisi strategis sebelum masa pensiunnya tiba.

“Setiap tahun kita harus ganti Panglima, ganti Kasad, karena umur pensiun habis. Begitu mau dipakai, waktunya sudah habis,” ujar Presiden. Ia menilai sistem yang terlalu cepat mengganti pimpinan justru mengganggu stabilitas organisasi.

Prabowo juga membantah keras tudingan bahwa RUU TNI adalah upaya terselubung untuk membawa kembali militer ke dalam politik. “Itu nonsense. Tidak ada niat TNI kembali ke politik,” tegasnya.

Ia mengingatkan publik untuk melihat konteks sejarah masuknya militer ke ranah sipil di masa lalu, yang menurutnya terjadi karena situasi darurat nasional, bukan karena ambisi politik militer.

Selain itu, Prabowo menegaskan bahwa jika ada prajurit yang akan menempati jabatan sipil, mereka tetap akan menjalani pensiun dini. Ia mencontohkan beberapa institusi seperti Basarnas, BNPB, hingga kejaksaan dan Mahkamah Agung yang memiliki alasan kuat menerima personel TNI karena tugas khusus, seperti jaksa militer dan hakim kamar militer.

“Menurut saya ini bukan isu besar. Rakyat juga tahu kok siapa yang membawa TNI kembali ke barak. Justru kami para pemimpin TNI sendiri waktu itu yang sadar dan mendorong,” jelas Prabowo sambil menyebut nama-nama tokoh seperti Wiranto dan Susilo Bambang Yudhoyono.

Presiden pun menutup dengan pesan tegas kepada institusi TNI dan Polri. “Bereskan diri kalian sebelum saya bertindak. Saya mandatari rakyat,” pungkasnya.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Towa.co.id.