Towa News, Washington, D.C. - Biaya pembangunan ruang pesta (ballroom) baru di kompleks Gedung Putih yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali melonjak, kali ini menjadi sekitar US$ 600 juta atau setara Rp 10,6 triliun (kurs Rp 17.700/dolar AS). Lebih dari separuh dari total biaya tersebut ternyata berasal dari dana publik alias uang pajak warga AS, bertolak belakang dengan klaim Trump selama ini bahwa proyek itu sepenuhnya dibiayai donasi swasta.
Informasi ini terungkap dari laporan investigasi The Washington Post yang dipublikasikan Selasa (16/6/2026). Media tersebut mengaku memperoleh enam estimasi biaya proyek yang disusun kontraktor pelaksana, Clark Construction, termasuk satu dokumen bertanggal 5 Maret 2026 yang menyebut total biaya membengkak menjadi US$ 600 juta.
Berdasarkan dokumen yang diperoleh Washington Post, dari total US$ 600 juta itu, sekitar US$ 293 juta direncanakan berasal dari "sumber swasta". Namun sisanya, sekitar US$ 307 juta, berasal dari anggaran instansi pemerintah yang dananya bersumber dari pajak: US$ 155 juta dari Dinas Rahasia AS (Secret Service), US$ 149 juta dari Kantor Militer Gedung Putih, dan US$ 3 juta dari anggaran Kediaman Eksekutif Gedung Putih.
Laporan kantor berita AFP yang dikutip Yahoo News menambahkan bahwa pemerintahan Trump telah menyetujui lebih dari selusin pembayaran ke Clark Construction senilai puluhan juta dolar dari dana publik, bahkan sebelum Trump kembali menegaskan proyek itu "bebas dari uang pajak" pada akhir Maret lalu.
Proyek pembangunan yang menggusur Sayap Timur (East Wing) Gedung Putih ini mulai dikerjakan sejak Oktober 2025. Sejak awal, Trump berulang kali menjamin proyek tak akan membebani anggaran negara.
"Ini bebas dari uang pajak. Tidak ada uang pajak sepeser pun yang dipakai," kata Trump kepada wartawan dalam sebuah taklimat di Ruang Oval pada akhir Maret, sebagaimana dikutip PBS News dan Daily Beast.
Klaim itu disampaikan berulang kali meski estimasi biaya terus naik. USA Today mencatat perkiraan biaya proyek naik bertahap: dari US$ 200 juta saat diumumkan pertama kali pada Juli 2025, menjadi US$ 250 juta pada September, US$ 300 juta pada Oktober, lalu digandakan menjadi US$ 400 juta pada Maret 2026 sebelum akhirnya tembus US$ 600 juta dalam dokumen internal kontraktor yang baru terungkap.
Juru bicara Gedung Putih, Davis Ingle, dalam pernyataan kepada HuffPost menegaskan proyek ini "terkait erat dengan keamanan presiden, lingkungan Gedung Putih, dan aset infrastruktur pengamanan tertentu". Pihak Gedung Putih juga menyebut anggaran dari Dinas Rahasia dan Kantor Militer Gedung Putih sejak awal sudah dikoordinasikan secara terbuka, bukan dana tersembunyi.
Namun klaim itu mendapat kritik tajam dari sejumlah pihak. Gubernur Illinois JB Pritzker, politikus Partai Demokrat, menyebut Trump sebagai "con artist" atau penipu lewat unggahannya di platform X, merujuk pada janji Trump bahwa proyek ballroom tidak akan membebani pembayar pajak sepeser pun.
Rolling Stone dan The Hill juga menyoroti potensi konflik kepentingan, karena sejumlah donatur swasta proyek ini termasuk perusahaan teknologi besar juga memiliki kontrak bernilai jutaan dolar dengan pemerintah federal AS.
Pemerintahan Trump sempat meminta tambahan dana sekitar US$ 1 miliar dari Kongres untuk memperkuat sistem keamanan ballroom, menyusul terbongkarnya dugaan rencana penyerangan terhadap Gedung Putih saat acara White House Correspondents' Dinner pada April lalu. Namun permintaan itu ditolak sejumlah senator yang menagih komitmen awal Trump bahwa proyek akan dibiayai penuh oleh donatur swasta.
Bangunan ballroom seluas sekitar 8.360 meter persegi (90.000 kaki persegi) itu kini dirancang menampung hingga 999 tamu, naik dari rencana awal 650 orang, dengan tambahan fasilitas bungker bawah tanah sebagai bagian dari peningkatan sistem keamanan.
Sumber: The Washington Post, HuffPost, AFP/Yahoo News, The Hill, PBS News, Rolling Stone, Daily Beast, USA Today.
Google Account
Diskusi & Komentar
Belum ada diskusi di artikel ini. Jadilah yang pertama!