Towa News, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Usman Husin mendesak Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengundurkan diri jika tidak sanggup menyelesaikan problematika hutan di Tanah Air. Legislator tersebut menilai Raja Juli tidak memiliki pemahaman memadai tentang kehutanan.

Desakan tersebut disampaikan Usman saat Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (4/12/2025). Politikus PKB itu menilai pemerintah seharusnya menghentikan seluruh izin pelepasan kawasan hutan di Pulau Sumatera menyusul bencana yang melanda wilayah tersebut.

"Pak Menteri lihat nggak bencana Sumatera, seharusnya izin semua disetop," kata Usman seperti dikutip dari siaran langsung YouTube DPR RI, Kamis (4/12/2025).

Usman mempertanyakan tanggung jawab menteri terkait penanaman kembali pohon-pohon di area yang telah gundul. Ia menekankan bahwa Raja Juli tidak boleh melempar tanggung jawab kepada pejabat sebelumnya.

"Saya saran Pak Menteri, kalau Pak Menteri nggak mampu, mundur aja. Pak Menteri nggak paham tentang kehutanan," tegas Usman dalam rapat tersebut seperti dikutip dari live YouTube DPR RI.

Legislator tersebut menyoroti kebijakan Kementerian Kehutanan yang mengeluarkan izin di Tapanuli Selatan pada Oktober lalu untuk pelepasan kawasan hutan. Menurutnya, hal ini bertentangan dengan pernyataan Bupati setempat yang berharap izin ditutup. Namun izin tersebut justru terbit pada 30 November.

Usman meminta Menteri Kehutanan fokus pada program penanaman kembali pohon di tiga provinsi yang mengalami kegundulan hutan.

Bantahan Menteri

Menanggapi kritik tersebut, Raja Juli Antoni menegaskan belum pernah mengeluarkan izin penebangan kawasan hutan sejak menjabat. Ia menyatakan hanya menerbitkan izin untuk jasa lingkungan atau Restorasi Ekosistem.

"Saya setahun jadi menteri ini, saya tidak menerbitkan PBPH penebangan satu pun ya, yang baru," ujar Raja Juli kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan seperti dikutip dari siaran langsung YouTube DPR RI, Kamis (4/12/2025).

Menteri Kehutanan itu mengungkapkan arahan Presiden Prabowo Subianto saat penunjukannya. Presiden meminta dua hal utama: menjaga hutan dan berani bertindak terhadap pelaku alih fungsi hutan.

"Perintah Bapak Presiden kepada saya ketika ditunjuk menjadi Menteri Kehutanan itu dua. Pertama beliau katakan kamu jaga hutan, yang kedua kamu harus berani," kata Raja Juli dalam rapat seperti dikutip dari YouTube DPR RI.

Raja Juli membantah keras tuduhan mengeluarkan izin pelepasan kawasan hutan, termasuk di tiga provinsi yang saat ini terdampak banjir dan longsor.

"Saya bisa bersaksi, saya secara ketat seperti apa yang diperintahkan Pak Presiden Prabowo Subianto tidak pernah mengeluarkan atau menurunkan fungsi hutan," kata Raja Juli seperti dikutip dari live YouTube DPR RI.

"Termasuk Ketua, Pak Wakil Ketua, di 3 provinsi terdampak. Satu jengkal pun saya tidak pernah melakukan pelepasan kawasan di tempat tersebut," tambahnya.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Towa.co.id.