Towa News, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjanjikan berbagai insentif bagi perusahaan yang bersedia membangun pabrik etanol di Indonesia. Langkah ini dilakukan untuk mendukung rencana mandatori bioetanol 10 persen (E10) yang ditargetkan berlaku pada 2027.

"Pasti ada insentif. Bisa ada tax holiday, kemudian pasarnya ada," ujar Bahlil usai menghadiri Upacara Hari Jadi Pertambangan dan Energi ke-80 di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Jumat (24/10/2025).

Bahlil mengungkapkan adanya peluang masuknya investor dari Brasil untuk pembangunan pabrik etanol di Tanah Air. Hal ini menyusul penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Indonesia dan Brasil.

"Semalam pas tanda tangan, kami diskusi. Ada kemungkinan besar (investor dari Brasil)," kata Bahlil.

Brasil dikenal sebagai salah satu produsen etanol terbesar di dunia dengan pengalaman panjang dalam industri biofuel, khususnya etanol berbahan baku tebu.

Untuk mengimplementasikan program E10 pada 2027, Indonesia membutuhkan pasokan etanol sebesar 1,4 juta kiloliter (KL). Bahlil menegaskan komitmen pemerintah untuk memenuhi kebutuhan tersebut dari produksi dalam negeri tanpa bergantung pada impor.

"Kami rencana untuk kebutuhan etanol dipenuhi dari dalam negeri," tegasnya.

Menteri Bahlil menekankan pentingnya pembangunan pabrik etanol dengan berbagai bahan baku, termasuk singkong, jagung, dan tebu. Menurut dia, industri ini tidak hanya mendukung ketahanan energi, tetapi juga membuka lapangan kerja bagi masyarakat pertanian.

"Ini banyak menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat pertanian. Begitu ditanam, selesai, kita bangun pabrik etanolnya," jelasnya.

Bahlil mengungkapkan bahwa pabrik etanol berbahan baku tebu kemungkinan besar akan dibangun di Merauke, Papua Selatan. Sementara untuk pabrik etanol berbahan baku singkong masih dalam tahap pemetaan lokasi yang strategis.

Pembangunan pabrik di daerah-daerah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui mekanisasi dan penerapan teknologi modern di sektor pertanian.

Menanggapi rencana mandatori E10, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri menyatakan kesiapan perusahaan untuk menjalankan program tersebut.

Simon menegaskan bahwa Pertamina akan mengambil langkah yang selaras dengan program pemerintah, terutama untuk menjamin ketahanan energi nasional.

Program mandatori bioetanol 10 persen ini merupakan bagian dari upaya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengurangi emisi karbon dan ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak (BBM).

Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mendorong pemanfaatan sumber energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan.

Sumber: ANTARA

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Towa.co.id.