Towa News, Jakarta – Polemik soal pembentukan Holding BUMN Jasa Survei, PT Inspeksi Sertifikasi dan Survey Indonesia (IDSurvey), mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI, Kamis (25/6/2026). Anggota Fraksi PDI Perjuangan mempertanyakan manfaat nyata holding tersebut, sementara anggota dari fraksi lain justru membela kebijakan itu.
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Mufti Aimah Nurul Anam, mengaku baru mengetahui pembentukan IDSurvey yang dilakukan pada Juli 2025. Ia menilai selama hampir satu tahun berdiri, holding tersebut belum memberikan dampak yang dirasakan secara nyata.
Merespons pernyataan tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI Kawendra Lukistian menegaskan bahwa pembentukan IDSurvey justru merupakan bukti keseriusan pemerintah dalam memperbaiki tata kelola BUMN.
"Saya ingin membantah soal ketidakdisiplinan pemerintah dalam IDSurvey. Justru ini adalah bentuk bagaimana pemerintah ingin mencegah kebocoran dengan cara mendirikan holding yang memang sehat di bawahnya," ujar Kawendra dalam rapat tersebut.
Menurut Kawendra, konsolidasi perusahaan negara melalui skema holding bertujuan menciptakan BUMN yang lebih kuat, efisien, dan kompetitif — bukan sekadar mengurangi jumlah perusahaan. Ia juga menyebut keberadaan DSI membuka banyak sektor baru yang dapat ditembus oleh IDSurvey.
"Justru ini adalah hal yang selaras dengan kesepakatan kita mengurangi keseluruhan ribuan perusahaan menjadi sekian ratus perusahaan saja, tapi bukan berarti meniadakan yang memang harus diperkuat," lanjutnya.
Kawendra menambahkan, langkah pembentukan IDSurvey sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam membangun BUMN yang profesional dan mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional.
RDP Komisi VI DPR RI tersebut dihadiri oleh Direktur Utama IDSurvey beserta seluruh jajaran subholding.
Google Account
Diskusi & Komentar
Belum ada diskusi di artikel ini. Jadilah yang pertama!