Hadapi Gejolak Geopolitik, Pemerintah Genjot Penataan Energi Nasional

Towa News, Jakarta - Ketidakpastian geopolitik global yang terus meningkat mendorong pemerintah mempercepat penataan sektor energi nasional guna memperkuat ketahanan pasokan dalam negeri.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menggambarkan kondisi geopolitik dunia saat ini dengan analogi yang lugas. "Geopolitik sekarang ini mirip malaria. Jadi kalau pagi sembuh, siang udah mulai keringat dingin. Hari ini bisa damai, sudah ditekan, besok muncul lagi. Sulit bagi kita untuk menjadikan baseline mana yang akan dijadikan sebagai rujukan," ujar Bahlil dalam acara Energy Forum, seperti dikutip dari siara pers kementerian ESDM di Jakarta, Kamis (25/6).

Situasi tersebut, menurut Bahlil, berdampak langsung pada rantai pasok dan fluktuasi harga energi global, sehingga pemerintah merasa perlu memperkuat peran sumber energi domestik untuk mengurangi ketergantungan pada impor LPG, BBM, maupun minyak mentah.

Salah satu langkah konkret yang tengah disiapkan adalah pengembangan Compressed Natural Gas (CNG) sebagai substitusi LPG subsidi 3 kg. Program ini telah memasuki tahap uji coba ketiga dan memanfaatkan cadangan gas bumi domestik yang dinilai melimpah. Pemerintah memperkirakan penggunaan CNG berpotensi memangkas biaya energi rumah tangga sekitar 30–40 persen dibandingkan LPG.

"LPG ini tidak ada cara lain untuk kita mengurangi devisa yang keluar dan mengurangi subsidi. Harus ada namanya bauran energi, makanya kita dorong sekarang CNG," kata Bahlil dalam laporan CNBC Indonesia.

Selain CNG, pemerintah juga mempercepat implementasi program biodiesel B50 yang dijadwalkan mulai berlaku pada Juli 2026. Kebijakan berbasis minyak sawit ini disebut sebagai salah satu instrumen utama untuk menekan impor solar sekaligus meningkatkan nilai tambah komoditas dalam negeri.

"Besok Juli akan kita resmikan B50. Itu menyelamatkan wajah Indonesia dari ketergantungan impor solar kita," ungkap Bahlil.

Bahlil memastikan program B50 menjadi fondasi bagi target penghentian total impor solar pada tahun ini, sekaligus diharapkan mengurangi tekanan pada neraca perdagangan nasional.

Di sisi lain, pemerintah juga membuka opsi diversifikasi sumber impor energi, termasuk kajian potensi impor minyak mentah dari Rusia yang saat ini sedang ditelaah oleh lembaga teknis di bawah Kementerian ESDM. Langkah ini dimaksudkan sebagai antisipasi apabila terjadi gangguan pada pasar energi global.

Sementara itu, di sektor hulu migas, percepatan proyek-proyek strategis yang selama ini berjalan lamban turut menjadi perhatian pemerintah. Salah satunya adalah pengembangan Blok Masela, yang diakui Bahlil masih menghadapi sejumlah kendala sehingga realisasinya belum berjalan sesuai harapan.

Sumber: Kementrian Esdm