Indonesia sebagai Jembatan Global South di Forum BRICS

Towa News, Jakarta - Indonesia menegaskan posisinya sebagai connector state atau negara penghubung dalam forum BRICS, sekaligus menjadi co-arsitek tatanan dunia baru yang lebih inklusif bagi negara-negara berkembang. Hal ini mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Asia Middle East Center for Research and Dialogue (AMEC) di Jakarta, Selasa (24/6).

Indonesia usung "Dynamic Resilience" di BRICS

Dalam forum bertajuk "BRICS and Indonesia in a Changing Global Order: Implications of the West Asia Crisis for the Global South" itu, Senior Policy Strategist Center for Policy Strategy for the Asia Pacific and Africa, Diana E.S. Sutikno, memaparkan visi Indonesia di BRICS di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

"Tujuan kami adalah memastikan bahwa Global South bukan sekadar objek politik internasional, melainkan co-arsitek dari tatanan global yang sedang terbentuk," ujar Diana, yang juga merupakan Konsul Jenderal perempuan pertama Indonesia di Osaka.

Diana menyebut konsep Dynamic Resilience yakni menjaga otonomi strategis sekaligus tetap aktif berkontribusi dalam perdamaian dan kerja sama internasional — sebagai ekspresi kontemporer dari doktrin politik luar negeri Indonesia, Bebas dan Aktif. Dalam kerangka itu, Indonesia diposisikan sebagai jembatan antara perspektif ASEAN dan forum BRICS, sekaligus penguat suara Global South di panggung internasional yang lebih luas.

Warisan Bandung hingga BRICS

Mantan anggota parlemen Malaysia, Chua Tian Chang, menempatkan keanggotaan Indonesia di BRICS dalam konteks sejarah panjang perjuangan negara-negara berkembang — dari Konferensi Bandung 1955 dan Gerakan Non-Blok, hingga berdirinya BRICS pada 2009. Ia menilai BRICS sebagai penerus ekonomi dari semangat Bandung: aspirasi pascakolonial yang kini diterjemahkan ke dalam isu perdagangan, sumber daya, dan pembiayaan pembangunan.

"BRICS bukan altruistik, bukan pula oposisi ini adalah platform tawar-menawar kolektif," tegasnya.

BRICS belum banyak buktikan diri

Namun tidak semua pandangan bernada optimistis. Calvin Khoe, Sekretaris Eksekutif sekaligus Direktur Riset dan Analisis FPCI, memberikan penilaian paling skeptis. Ia menyoroti perdagangan intra-BRICS yang hanya tumbuh marginal sejak 2009, arus investasi yang masih didominasi China, serta ketiadaan suara kolektif di WTO. Untuk Indonesia khususnya, bukti keuntungan konkret dari keanggotaan dinilai masih tipis.

"Perdagangan dengan China sudah besar sebelum Indonesia bergabung. Investasi dari anggota lain tetap minimal, dan tidak ada pasar baru yang benar-benar terbuka," kata Khoe.

Krisis West Asia: pelajaran ketahanan energi

Founding Director Bait Al-Amanah, Dr. Abdul Razak Ahmad, mengingatkan bahwa ancaman penutupan Selat Hormuz akibat krisis West Asia menjadi ujian nyata bagi BRICS. Menurutnya, blok ini harus berfokus pada ketahanan energi yang dampaknya langsung dirasakan petani, produsen, dan rumah tangga di seluruh Global South.

"Ketika diplomasi menutup pintunya, kapal-kapal berhenti bergerak," ujarnya.

FGD ini merupakan bagian dari program penelitian AMEC tahun 2026 mengenai kerja sama BRICS, dan dihadiri oleh para pembuat kebijakan serta diplomat.

Sumber:  Asia Middle East Center for Research and Dialogue (AMEC))