Towa News, Jakarta - Pemerintah menegaskan bahwa dana beasiswa dan uang kuliah tidak akan terkena efisiensi anggaran, meskipun Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti-Saintek) mengalami pemangkasan anggaran sebesar Rp 14,3 triliun dari pagu awal Rp 56,6 triliun. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Satryo Soemantri Brodjonegoro, menyatakan bahwa belanja sosial, terutama beasiswa, tidak menjadi objek program efisiensi.

Satryo menjelaskan bahwa beberapa program beasiswa, seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI), dan Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK), awalnya terkena pemangkasan anggaran. Namun, pihaknya mengusulkan agar anggaran tersebut dikembalikan ke pagu semula karena termasuk kategori yang tidak seharusnya terkena efisiensi.

Selain itu, anggaran untuk tunjangan dosen non-ASN yang semula sebesar Rp 2,7 triliun juga terkena efisiensi sebesar Rp 676 miliar. Satryo mengusulkan agar anggaran ini dikembalikan ke jumlah semula untuk menjaga kesejahteraan dosen non-ASN.

Namun, pemangkasan anggaran pada Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) sebesar 50 persen dari pagu awal Rp 6,018 triliun dapat berdampak pada kenaikan uang kuliah. Satryo mengusulkan agar anggaran BOPTN dikembalikan ke pagu awal untuk menghindari kenaikan biaya kuliah bagi mahasiswa.

Sekretaris Jenderal Kemendikti-Saintek, Togar M Simatupang, menambahkan bahwa pihaknya sedang mengkaji dampak efisiensi anggaran tahun 2025 untuk memastikan program-program prioritas tetap dapat dilaksanakan. Ia menegaskan bahwa belanja sosial, terutama beasiswa, tidak menjadi objek program efisiensi.

Dengan demikian, pemerintah berkomitmen untuk menjaga agar dana beasiswa dan uang kuliah tetap aman, meskipun terdapat efisiensi anggaran di beberapa pos lainnya.

Referensi : nasional.kompas.com, Detik com

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Towa.co.id.