Towa News, Jakarta -  Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mendesak pemerintah agar memberikan kemudahan akses masuk bagi kiriman bantuan dari warga negara Indonesia (WNI) asal Aceh yang bermukim di Malaysia. Bantuan senilai miliaran rupiah itu diperuntukkan bagi para korban bencana di Sumatra, khususnya menjelang bulan Ramadan dan Idul Fitri 1447 H.

Desakan itu disampaikan Dasco dalam rapat koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana (Galapana) DPR RI bersama Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (18/2/2026).

"Karena ini namanya sumbangan hanya satu kali dan jumlahnya tidak ganggu. Saya pikir Pak Mendagri kita bisa realisasi secepatnya supaya barang-barang ini bisa masuk," kata Dasco Rabu (18/2/2026).

Ia meminta Satgas pemerintah segera berkoordinasi dengan pihak Bea Cukai agar nilai bantuan tidak berkurang. Dasco juga meyakini bahwa Kementerian Keuangan tidak akan mempersulit proses masuknya barang-barang tersebut.

"Ini sudah keburu dibeli, barangnya tinggal dikirim, dan hanya satu kali. Dan saya pikir mungkin kita bisa kasih dispensasi karena cuma sekali," tegasnya, Rabu (18/2/2026).

Meski demikian, Dasco menekankan bahwa distribusi bantuan kepada masyarakat di lokasi pengungsian harus tetap berada di bawah pengawasan ketat.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian merinci bahwa paket bantuan tersebut mencakup minyak goreng sebanyak 3.000 liter senilai Rp1 miliar, gula pasir senilai Rp50 juta, air mineral senilai Rp672 juta, makanan siap saji sebanyak 5.000 dus senilai Rp1 miliar, pakaian baru sebanyak 3.000 karung senilai Rp126 miliar, Al-Quran senilai Rp1 miliar, serta kloset toilet senilai Rp4,8 miliar.

Tito menjelaskan bahwa seluruh barang saat ini telah berada di Port Klang, Malaysia, dan akan dikirimkan melalui jalur laut menuju Pelabuhan Lhokseumawe, Aceh.

"Tadinya mereka mau kirim beras juga tapi kita tolak. Sebaiknya jangan beras, karena kita sudah swasembada beras. Ini ada minyak goreng, gula pasir," ujar Tito.

Pengiriman beras sempat diusulkan oleh pihak diaspora, namun ditolak pemerintah dengan pertimbangan Indonesia telah mencapai swasembada beras.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Towa.co.id.