Towa News, Jakarta - Perekonomian Indonesia saat ini berada dalam kondisi yang rawan terhadap guncangan eksternal akibat melambatnya pertumbuhan ekonomi global dan ketegangan geopolitik yang terus berlangsung. Dampak dari ketidakpastian ini berpotensi dirasakan langsung oleh masyarakat, termasuk melalui ancaman inflasi hingga pemutusan hubungan kerja (PHK) massal, terutama terhadap kelompok rentan dan miskin.

Dalam forum CNBC Indonesia Economic Update 2025 yang digelar di Hotel Borobudur pada Rabu (18/6/2025), Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, menekankan pentingnya kehadiran pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sehat sebagai penopang perekonomian.

“Situasi global memang penuh tantangan. Namun, ketika APBN disiapkan dengan baik, ketahanannya dapat membantu melindungi masyarakat dari dampak besar ketidakpastian global,” ujar Febrio.

Ia menyoroti dua sektor kunci yang perlu dijaga agar Indonesia tetap tangguh dalam menghadapi gejolak ekonomi dunia, yakni ketahanan pangan dan ketahanan energi.

“Menjaga ketahanan pangan sangat penting untuk memastikan masyarakat miskin dan rentan tetap mampu bertahan,” ucapnya.

Febrio juga menyatakan bahwa APBN akan terus diarahkan untuk mendukung sektor-sektor bernilai tambah tinggi agar mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“APBN harus tetap berpihak pada masyarakat rentan, khususnya 40% kelompok terbawah,” katanya.

Ia menambahkan bahwa pembangunan ekonomi berbasis desa dan program ketahanan pangan perlu digerakkan agar pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati dari lapisan bawah masyarakat.

Senada dengan Febrio, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa APBN memiliki tiga fungsi utama: stabilisasi, distribusi, dan alokasi. Ia menjelaskan bahwa dalam kondisi ekonomi yang fluktuatif, APBN harus berfungsi sebagai shock absorber untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional.

“APBN memiliki peran counter cyclical saat ekonomi mengalami pelemahan, salah satunya dengan meningkatkan belanja negara,” terang Sri Mulyani.

Menurutnya, kebijakan counter cyclical dapat dijalankan secara alami dengan cara mempertahankan atau meningkatkan belanja negara meski penerimaan pajak menurun, sehingga daya tahan ekonomi nasional tetap terjaga.

Referensi : CNBCIndonesia.com, www.kemenkeu.go.id

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Towa.co.id.