Towa News, Palembang - Wakil Menteri Agama Romo H. R. Muhammad Syafi'i menyatakan keyakinannya bahwa pondok pesantren di Tanah Air akan semakin berkembang pasca Direktorat Pesantren resmi ditingkatkan menjadi Direktorat Jenderal Pesantren.

Pernyataan optimistis itu disampaikan Wamenag seusai tampil sebagai pembicara kunci dalam acara Halaqah Penguatan Kelembagaan Pendirian Direktorat Jenderal Pesantren di Gedung Perpustakaan Kampus B UIN Raden Fatah Palembang, Jumat (21/11/2025).

"Harapan kita, pondok pesantren yang jumlahnya lebih dari 42 ribu dengan santri mendekati 11 juta dan satu juta kiai, setelah naik dari Direktorat (eselon II) menjadi Direktorat Jenderal (eselon I), akan semakin berdaya," kata Wamenag seperti dilaporkan Humas Kemenag Sumsel.

Menurut Wamenag, pembinaan santri agar menjadi muslim dan muslimah berwawasan kebangsaan selama ini memerlukan dukungan besar. Namun, mayoritas beban pembiayaan masih ditanggung masing-masing pesantren karena keterbatasan anggaran direktorat.

"Dengan peningkatan status ini, kita berharap pembinaan pesantren dapat dikembangkan lebih luas karena memiliki ruang dan daya yang lebih kuat," ucapnya.

Wamenag menekankan pentingnya sinergi antara seluruh pemangku kepentingan pesantren, baik internal Ditjen Pesantren maupun dengan pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan amanat UU dan Perpres yang mengatur bahwa penyelenggaraan pesantren tingkat MTs ke bawah harus berkoordinasi dengan Bupati/Walikota, sementara tingkat MA dengan Gubernur.

"Ini adalah mandat regulasi yang selama ini belum dimanfaatkan maksimal, mungkin karena informasi belum sampai dengan baik. Pertemuan ini insya Allah memberikan penjelasan sehingga pondok tidak merasa meminta sesuatu yang bukan haknya," jelasnya seperti dikutip dari Humas Kemenag Sumsel.

Ia menambahkan, pesantren hanya perlu mengingatkan bahwa terdapat alokasi APBD yang memang seharusnya digunakan untuk pemberdayaan pesantren di daerah masing-masing.

"Ke depan, kita ingin alumni pondok semakin berdaya," tegasnya.

Sementara itu, Direktur Pendidikan Diniyah dan Pesantren Kemenag RI Basnang Said mengungkapkan bahwa perjuangan menaikkan status Direktorat Pesantren menjadi unit eselon I telah dimulai sejak era Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Upaya tersebut dilanjutkan pada masa kepemimpinan Menag Fachrul Razi, Menag Yaqut Cholil Qoumas, hingga Menag Nasaruddin Umar.

Perjuangan panjang itu akhirnya berbuah hasil setelah Presiden Prabowo Subianto menyetujui pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren, yang sekaligus menjadi hadiah di momen Hari Santri 22 Oktober lalu.

Acara halaqah tersebut juga dihadiri Rektor UIN Raden Fatah Palembang Muhammad Adil, Kepala Kanwil Kemenag Sumsel Syafitri Irwan, para Wakil Rektor, Plt. Kepala BDK Palembang Mukmin, pimpinan pondok pesantren se-Sumatera Selatan, serta santri peserta pelatihan multimedia UIN Raden Fatah.

Sumber: kemenag.go.id

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Towa.co.id.