Towa News, Jakarta - Pimpinan DPR RI bersama pemerintah menegaskan tidak ada rencana pembahasan revisi Undang-Undang Pilkada dalam waktu dekat. Klarifikasi ini menyikapi wacana yang beredar di publik mengenai kemungkinan kepala daerah dipilih melalui DPRD, bukan pemilihan langsung.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menggelar pertemuan tertutup dengan pimpinan Komisi II DPR dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (19/1/2026). Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak membahas dua agenda utama, yakni UU Pemilu dan wacana UU Pilkada yang ramai diperbincangkan masyarakat.

Dasco menyampaikan bahwa revisi UU Pilkada tidak tercantum dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun ini. Ia menampik adanya pembahasan perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD dalam waktu dekat.

"Kami tadi sudah berbincang-bincang yang tentunya akan bersama-sama untuk mengundang, kami usaha sepakat bahwa di dalam prolegnas tahun ini tidak ada masuk agenda pembahasan UU Pilkada," ujar Dasco seperti dilaporkan DetikNews, Senin (19/1).

Politisi Partai Gerindra itu menambahkan, pihak DPR telah menyampaikan hal serupa beberapa hari sebelumnya. Hingga saat ini, parlemen belum memiliki rencana konkret untuk mengubah mekanisme pemilihan kepala daerah.

"Sehingga sudah disampaikan oleh pimpinan Komisi II beberapa hari yang lalu bahwa di DPR sampai saat ini belum ada rencana untuk membahas UU Pilkada yang kemudian wacana di luar katanya ditetapkan atau dipilih kepala daerah dipilih oleh DPRD," imbuhnya.

Pernyataan resmi ini diharapkan dapat menjernihkan spekulasi publik terkait kemungkinan perubahan sistem Pilkada dari pemilihan langsung ke pemilihan melalui DPRD.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Towa.co.id.