Towa News, Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta TNI memberikan penjelasan resmi kepada publik menyusul beredarnya perintah Siaga 1 yang dikeluarkan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Puan menegaskan pihaknya akan menugaskan Komisi I DPR untuk mendalami surat telegram tersebut.

"Terkait dengan Siaga 1, kami akan meminta komisi terkait untuk menanyakan kepada TNI terkait hal tersebut," kata Puan Maharani usai rapat paripurna DPR di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (10/3/2026).

Puan menyatakan dukungannya terhadap kesiapsiagaan TNI secara umum. Namun, ia menilai keluarnya surat tersebut di tengah kondisi saat ini perlu diikuti dengan klarifikasi yang jelas dari pihak militer.

"Sebaiknya memang aparat hukum atau TNI itu selalu siap siaga. Namun kalau kemudian sampai ada keluar surat seperti itu dalam situasi seperti ini, mungkin apakah itu diperlukan atau tidak, lebih baik TNI memberikan penjelasan yang konkret atau jelas, nanti akan ditanyakan melalui komisi terkait," ujar Puan.

Sebelumnya, surat telegram bernomor TR/283/2026 yang ditandatangani Asisten Operasi Panglima TNI Letjen Bobby Rinal Makmun pada 1 Maret 2026 beredar luas. Dokumen itu memuat tujuh instruksi kepada seluruh prajurit, antara lain perintah patroli di objek vital strategis, deteksi dini udara selama 24 jam, hingga perencanaan evakuasi WNI di kawasan Timur Tengah bila diperlukan.

Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen Aulia Dwi Nasrullah belum memberikan pernyataan tegas soal keabsahan telegram tersebut, namun menegaskan bahwa TNI memiliki kewajiban konstitusional untuk menjaga keutuhan bangsa dan selalu memelihara kesiapan operasional.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Towa.co.id.