Towa News, Lombok Timur - Gerakan Pemuda Mahasiswa Anggaraksa (GPMA) kembali melakukan aksi jilid dua terkait dugaan pelanggaran perizinan Surat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) di MBG Anggaraksa. Kali ini, GPMA mendesak Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur untuk mencabut SLHS yang telah diterbitkan.

Ketua GPMA, Yusfa Ismail, mengatakan aksi jilid dua dilakukan setelah mendengarkan langsung keterangan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang menyatakan belum ada peninjauan terkait Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di MBG Anggaraksa.

"Kami melanjutkan titik aksi ke Dinas Kesehatan untuk mempertanyakan sejauh mana peninjauan pihak Dinkes terkait aksi GPMA jilid pertama," ujar Yusfa, Rabu (5/2/2026).

Dalam pertemuan tersebut, GPMA diterima oleh Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang Dinkes. Menurut Yusfa, pihak Dinkes mengakui bahwa dapur yang melakukan penyembelihan bukan untuk MBG. Namun, klaim ini bertentangan dengan temuan GPMA di lapangan.

"Pada kenyataannya, sesuai dengan temuan kami, pihak dapur melakukan penyembelihan untuk MBG," tegasnya.

GPMA menduga telah terjadi manipulasi dalam tahap administrasi yang melibatkan beberapa pihak, seperti SPPI, SPPG, Dinkes, dan DLH, sehingga terbitnya SLHS tidak melalui prosedur yang telah ditentukan.

"Berbicara aturan tentu punya konsekuensi. Kami dari GPMA menantang Dinkes untuk mencabut SLHS MBG Anggaraksa, sebab yang bertanggung jawab dalam penerbitan SLHS ini adalah pihak Dinkes itu sendiri," tegas Yusfa.

GPMA tidak akan berhenti sampai di sini. Organisasi kepemudaan tersebut akan segera mengirim surat ke Badan Gizi Nasional (BGN) agar melakukan evaluasi secara menyeluruh. Selain itu, GPMA juga mempertanyakan kinerja Satuan Tugas (Satgas) MBG Kabupaten Lombok Timur selama ini.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Towa.co.id.