Towa News, Denpasar - Gubernur Bali Wayan Koster meminta dukungan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Panjaitan agar pemerintah pusat memberikan insentif khusus di bidang infrastruktur untuk Bali. Permintaan itu disampaikan langsung di Denpasar, Kamis (26/2/2026).

Koster menilai selama ini kebijakan infrastruktur dari pusat tidak mempertimbangkan kekhasan Bali sebagai daerah tujuan wisata utama. Akibatnya, persoalan kemacetan dan pengelolaan sampah terus membebani daerah tanpa dukungan anggaran yang memadai.

"Masalahnya, tidak pernah ada kebijakan daerah spesifik seperti Bali yang menjadi kawasan wisata diberikan insentif untuk infrastruktur, jadi polanya disamakan dengan semua daerah. Akibatnya kami di Bali kewalahan urusan kemacetan ini," ujar Koster, Kamis (26/2/2026).

Gubernur Koster juga memohon agar Luhut mendorong sejumlah kementerian terkait untuk memberikan perhatian lebih kepada Bali.

"Kami sangat membutuhkan dukungan infrastruktur karena kalau hanya kami sendiri tidak mampu. Mohon dorongan dari Bapak kepada Menteri PU, Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, dan Menteri Bappenas untuk memberi atensi," sambungnya.

Koster menegaskan bahwa kontribusi pariwisata Bali terhadap perekonomian nasional menjadi salah satu dasar kuat permintaan insentif tersebut. Sepanjang 2025, kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali mencapai 7,05 juta orang atau 45,8 persen dari total 15,39 juta wisman ke seluruh Indonesia. Adapun pada 2024, devisa yang dihasilkan dari sektor pariwisata Bali tercatat sebesar Rp167 triliun.

Ia juga memperingatkan dampak jangka panjang jika permasalahan infrastruktur tidak segera ditangani.

"Kalau ini tidak dikelola cepat dalam waktu singkat, lima tahun ke depan pariwisata Bali akan mengalami penurunan daya saing, mungkin rusak pariwisata Bali, dan kalau sudah rusak saya kira sulit untuk memperbaiki," kata Koster, Kamis (26/2/2026).

Pemprov Bali juga menyoroti ketertinggalan Bali jika dibandingkan dengan destinasi wisata di negara tetangga seperti Thailand dan Malaysia, yang dinilai terus berbenah dari sisi infrastruktur.

Merespons permintaan tersebut, Luhut menyatakan dukungannya dan mengakui bahwa masalah infrastruktur di Bali memang sudah lama menjadi perhatian, bahkan telah disoroti oleh Bank Dunia.

"Memang masalah di sini adalah infrastruktur, tadi sudah saya lapor pada Pak Gubernur. Jadi memang harus disegerakan dan harus terpadu, itu arahan dari World Bank," ucap Luhut, Kamis (26/2/2026).

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Towa.co.id.