Towa News, Jakarta - Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa partainya telah memberikan peringatan sebanyak tiga kali kepada Presiden Jokowi terkait proyek Kereta Cepat Whoosh yang kini menuai polemik soal utang.

Pernyataan tersebut disampaikan Hasto usai berziarah di makam Bung Karno, Blitar, Jawa Timur, Sabtu (1/11/2025). Ia mengatakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri berulang kali mempertanyakan urgensi pembangunan kereta cepat tersebut.

"Ya kalau kita lihat, kemarin kami laporkan kepada Ibu Megawati Soekarnoputri dan saya menjadi saksi, bagaimana Ibu Mega berulang kali menyampaikan bahwa apakah rakyat memerlukan kereta api cepat tersebut," ujar Hasto di kutip dari detik.com  Sabtu (1/11/2025).

Prioritaskan Kebutuhan Rakyat

Hasto menyoroti bahwa ada kebutuhan rakyat yang lebih mendesak dibandingkan pembangunan kereta cepat, seperti pendidikan, pembangunan bendungan untuk petani, hingga penyediaan pupuk pada masa tanam.

Ia juga menyinggung adanya perubahan kebijakan dalam proyek tersebut, dari yang awalnya tidak ada jaminan negara menjadi ada jaminan negara.

"Bukankah kebutuhan-kebutuhan rakyat untuk pendidikan, untuk bendungan-bendungan bagi petani, kemudian untuk menyediakan pupuk pada masa tanam, itu jauh lebih penting," katanya.

Usulan Double Track

Menurut Hasto, Megawati dulu mengusulkan pembangunan double track kereta api dibanding kereta cepat. Hal ini dinilai lebih bermanfaat untuk penguasaan teknologi oleh anak bangsa.

"Proses penguasaan teknologi, termasuk kereta api cepat, akan lebih hebat lagi kalau dikerjakan oleh anak bangsa, termasuk saat itu Ibu Mega mengusulkan daripada kereta api cepat lebih baik untuk membangun double trek kereta api," jelasnya.

Hasto juga menyebut pembangunan kereta api di Sumatera sebagai contoh kebutuhan terobosan transportasi publik yang lebih mendesak.

Aspek Geologis Bandung

Selain itu, Hasto mengingatkan bahwa PDIP juga menyampaikan kekhawatiran terkait kondisi geologis kawasan Bandung yang perlu menjadi perhatian dalam proyek kereta cepat.

"Jadi paradigma transportasi publik bagi kepentingan publik itu jauh lebih dikedepankan, tetapi ketika saat itu Presiden Jokowi mengambil keputusan, ya, tentu itu keputusan dari presiden, tetapi sebagai partai politik kami telah memberikan masukan-masukan bahkan sampai 3 kali berkaitan hal tersebut," tegasnya.

Hasto menekankan pentingnya membuat program yang benar-benar dibutuhkan rakyat dan mengangkat harkat martabat rakyat, khususnya sektor ekonomi kerakyatan, yang seharusnya menjadi prioritas.

Sumber: detikNews

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Towa.co.id.