Towa News, Jakarta - Sejarah baru terukir bagi Nusa Tenggara Barat (NTB). Sari Yuliati resmi menjadi politikus asal NTB pertama yang menduduki jabatan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Penetapan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Kader Partai Golkar yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) NTB II ini menggantikan posisi Adies Kadir yang telah ditetapkan sebagai calon Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) usulan DPR. Sebelumnya, Sari menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI yang membidangi penegakan hukum.

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa yang memimpin sidang menanyakan persetujuan dewan atas penetapan Sari Yuliati. "Kepada sidang dewan terhormat terhadap saudari Sari Yuliati nomor anggota A-341 dapat ditetapkan sebagai Wakil Ketua DPR RI, apakah dapat disetujui?" tanya Saan seperti dilansir dari youtube TVR Parlemen.

Seluruh anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna menyatakan persetujuannya dengan serempak menjawab "setuju".

Pergantian Sesuai Aturan

Pengangkatan Sari Yuliati dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib yang mengatur mekanisme pemberhentian Pimpinan DPR karena pengunduran diri.

Saan Mustopa menjelaskan, pihaknya telah menerima surat resmi dari DPP Partai Golkar tertanggal 26 Januari 2026 perihal pergantian antarwaktu (PAW) pimpinan DPR dari Fraksi Golkar untuk sisa masa jabatan 2024-2029.

Dalam rapat tersebut, DPR juga secara resmi memberhentikan Adies Kadir dari jabatan Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan. Keputusan ini menyusul pengesahan Adies sebagai calon Hakim Konstitusi pada MK yang dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-12.

Dari Lombok ke Senayan

Sari Yuliati merupakan wakil rakyat dari Dapil NTB II yang mencakup Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, dan Kota Mataram. Perempuan kelahiran NTB ini telah dua kali terpilih sebagai anggota DPR, yakni pada periode 2019-2024 dan 2024-2029.

Karier politiknya dimulai sejak bergabung dengan Partai Golkar melalui Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) pada 2004, seperti dilaporkan Kompas.com. Sejumlah posisi strategis pernah diembannya, antara lain Bendahara AMPG, Bendahara Lembaga Pengelolaan Kaderisasi Partai Golkar, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, hingga Wakil Bendahara Umum DPP Partai Golkar.

Saat ini, Sari Yuliati juga menjabat sebagai Bendahara Umum DPP Partai Golkar, menunjukkan kepercayaan tinggi partai berlambang pohon beringin tersebut kepadanya.

Usai penetapan, Sari Yuliati langsung dilantik dan mengucapkan sumpah jabatan yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung (MA) Sunarto. Pelantikan ini menandai babak baru kepemimpinan parlemen dengan kehadiran representasi dari NTB di jajaran pimpinan tertinggi DPR RI.

Adies Kadir Mundur dari Golkar

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Golkar M Sarmuji mengkonfirmasi bahwa Adies Kadir telah resmi mengundurkan diri sebagai kader partai seiring pencalonannya sebagai Hakim MK. "Ya Pak Adies mengundurkan diri sebagai kader partai," ujar Sarmuji seperti dikutip DetikNews, Senin (26/1). "Karena dicalonkan sebagai hakim MK," tambahnya.

Dalam rapat paripurna yang sama, DPR juga menyepakati pencabutan Keputusan DPR RI Nomor 11/DPR/1/2025-2026 tentang persetujuan DPR terhadap pergantian hakim konstitusi yang sebelumnya mencalonkan Inosentius Samsul.

Dengan pengangkatan Sari Yuliati ini, representasi daerah di jajaran pimpinan DPR RI semakin beragam, sekaligus menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat NTB yang kini memiliki wakilnya di posisi strategis parlemen nasional.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Towa.co.id.