Towa News, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan bahwa ambang batas parlemen (parliamentary threshold/PT) sebesar 4% yang selama ini berlaku masih layak dipertahankan. Sikap ini merupakan respons atas usulan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh yang mendorong kenaikan ambang batas menjadi 7%.

"Angka PT 4 persen sebagaimana di tahun-tahun sebelumnya sudah cukup baik dipertahankan dan sepertinya tidak perlu dinaikkan," ujar Sekretaris Jenderal PKS M. Kholid kepada wartawan seperti dikutip dari detikNews, Rabu (25/2/2026).

Kholid menjelaskan, semakin tinggi ambang batas yang ditetapkan, semakin besar pula jumlah suara pemilih yang tidak dapat tePartai Keadilan Sejahtera (PKS) rkonversi menjadi kursi di parlemen. Hal itu dinilai berpotensi mengabaikan aspirasi sebagian konstituen.

Meski demikian, Kholid mengakui bahwa ambang batas parlemen tetap diperlukan sebagai instrumen penjaga stabilitas politik. Tanpa mekanisme tersebut, fragmentasi partai di DPR dinilai akan semakin tidak terkendali.

"Terkait angka ambang batas berapa yang ideal, ini harus ada titik keseimbangan antara representasi partai politik di parlemen dengan jumlah suara yang tidak terakomodasi karena adanya ambang batas tersebut," kata Kholid seperti dikutip dari detikNews.

Lebih jauh, Kholid membuka peluang penggunaan formula alternatif dalam menetapkan besaran ambang batas, yakni mengacu pada jumlah komisi dan alat kelengkapan dewan (AKD) di DPR. Saat ini, DPR RI memiliki 13 komisi dan 6 AKD.

"Sekarang kan ada 13 komisi dan 6 AKD di DPR RI, jadi PT-nya dikonversikan setara dengan jumlah komisi dan AKD tersebut. Nah dari sana kita bisa hitung PT-nya. Itu bisa jadi salah satu opsi juga," tutur Kholid.

Pernyataan PKS ini berbeda pandangan dengan sikap NasDem yang secara tegas mendorong kenaikan ambang batas menjadi 7%. Surya Paloh berargumen bahwa angka tersebut lebih efektif dalam menjaga stabilitas pemerintahan sekaligus mendorong sistem kepartaian yang lebih selektif.

"Bagaimanapun juga, kita memang, NasDem berpikir, sejujurnya, dari sistem multipartai, kalau bisa kita berubah menjadi selected party, itu jauh lebih efektif," kata Paloh di NasDem Tower, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (21/2), seperti dikutip dari detikNews.

Paloh juga mempertanyakan efektivitas demokrasi yang diramaikan oleh banyaknya partai politik jika tidak mampu membawa manfaat nyata bagi arah dan tujuan kemerdekaan bangsa.

Sumber: Detik.com

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Towa.co.id.