Towa News, Bad Ragaz, Swiss - Pemerintah Indonesia resmi bergabung dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian, badan internasional yang bertugas mengawal stabilisasi dan rehabilitasi pascakonflik di Gaza, Palestina.

Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan hal tersebut di Bad Ragaz, Swiss, pada Jumat (23/1/2026), setelah Presiden Prabowo Subianto menghadiri pertemuan World Economic Forum (WEF) di Davos.

Menlu menjelaskan bahwa salah satu agenda penting Presiden adalah menandatangani Piagam BoP. Langkah ini merupakan kelanjutan dari serangkaian dialog dan pertemuan negara-negara Islam serta negara berpenduduk mayoritas Muslim terkait situasi di Palestina.

"Penandatanganan Charter dari Board of Peace atau Dewan Perdamaian yang merupakan bagian dari proses yang selama ini sudah kita lakukan dalam rangka menyelesaikan konflik, mencapai perdamaian dan menyelesaikan konflik serta rehabilitasi pascakonflik di Palestina, Gaza pada khususnya," kata Menlu Sugiono seperti dikutip dari BPMI Setpres, Jumat (23/1).

Badan Internasional untuk Monitor Stabilisasi Gaza

Menurut Menlu, pembentukan BoP merupakan hasil dari kesepakatan bersama komunitas internasional yang ingin terlibat secara konkret dalam upaya perdamaian permanen di Gaza. Rangkaian pertemuan tersebut berlanjut hingga pertemuan di Sharm El Sheikh, Mesir, yang menjadi momen penandatanganan piagam resmi.

"Sebenarnya Board of Peace ini merupakan suatu badan internasional, sekarang resmi jadi badan internasional yang bertugas untuk memonitor administrasi, stabilisasi, dan juga upaya-upaya rehabilitasi di Gaza pada khususnya dan di Palestina," ujar Menlu Sugiono seperti dilansir BPMI Setpres.

Indonesia memutuskan bergabung karena sejak awal konsisten mendukung perdamaian dan stabilitas internasional, khususnya untuk Palestina. Meskipun proses pembentukan badan ini berlangsung cukup cepat, Presiden Prabowo mempertimbangkan berbagai aspek strategis sebelum mengambil keputusan.

"Kita sejak awal merupakan negara yang peduli pada perdamaian, pada stabilitas internasional dan khususnya pada situasi yang terjadi di Palestina. Karena Board of Peace ini merupakan bagian dari upaya untuk mencapai perdamaian tersebut maka kita harus ada di dalamnya," tegas Menlu dalam keterangannya.

Delapan Negara Bergabung dalam BoP

Keputusan Indonesia bergabung diambil setelah konsultasi intensif dengan negara-negara yang tergabung dalam Group of New York. Menlu mengungkapkan, sejumlah negara sepakat untuk turut serta, yakni Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Yordania, Turki, Pakistan, Mesir, dan Indonesia.

"Dua hari sebelum penandatanganan, semuanya bersepakat untuk ikut bergabung bersama Board of Peace," ungkap Menlu.

Menlu meyakini keberadaan BoP merupakan langkah konkret yang telah lama ditunggu dalam proses perdamaian Palestina. Kehadiran negara-negara tersebut diharapkan dapat memastikan setiap kebijakan yang diambil tetap berorientasi pada kemerdekaan Palestina dan terwujudnya solusi dua negara.

"Kemudian memastikan bahwa upaya yang dilakukan oleh Board of Peace ini tetap berorientasi pada kemerdekaan Palestina dan untuk tercapainya solusi dua negara," ujar Menlu dalam laporannya.

Bukan Pengganti PBB

Menutup keterangannya, Menlu menegaskan bahwa BoP tidak dimaksudkan untuk menggantikan peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

"Badan ini tidak ditujukan untuk menggantikan PBB. Ini adalah suatu badan internasional yang lahir dari kepedulian untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas khususnya di Gaza. Oleh karena itu upaya-upaya ini kita harus ikut, Indonesia memutuskan untuk bergabung," pungkas Menlu Sugiono.

Sumber: BPMI Setpres

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Towa.co.id.