Towa News, Jakarta - Komunitas internasional mempercayakan kepemimpinan Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa kepada Indonesia untuk tahun 2026. Penunjukan ini menjadi catatan sejarah karena baru pertama kali Indonesia menduduki posisi presiden di lembaga yang berdiri sejak 2006 tersebut.

Pengesahan resmi terjadi dalam pertemuan organisasi pertama Dewan HAM PBB di Jenewa pada Kamis (8/1/2026). Sebelumnya, negara-negara Asia-Pacific Group (APG) telah menominasikan Indonesia melalui mekanisme pemilihan regional pada Desember 2025.

Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan pendekatan yang akan dijalankan sepanjang masa kepemimpinan.

"Indonesia berkomitmen menjalankan presidensi Dewan HAM PBB secara imparsial, objektif, dan transparan. Presidensi Indonesia akan mengedepankan pembangunan kepercayaan, penguatan dialog lintas kawasan, serta keterlibatan konstruktif seluruh pemangku kepentingan," ujar Sugiono seperti dikutip dari siaran pers Kementerian Luar Negeri, Kamis (8/1).

Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro, akan menjalankan tugas sebagai Presiden Dewan HAM PBB. Diplomat berpengalaman ini sebelumnya menjabat sebagai Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN dan Duta Besar RI untuk India serta Bhutan.

Dalam pidato kepada delegasi negara-negara anggota, Dubes Sidharto menjelaskan landasan keputusan Indonesia.

"Keputusan kami untuk maju didasarkan pada Konstitusi Indonesia tahun 1945 dan sejalan dengan tujuan serta prinsip Piagam PBB, yang menugaskan Indonesia untuk berkontribusi pada perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial," ujar Sidharto seperti dikutip dari situs resmi PBB, Kamis (8/1).

Indonesia mengambil alih kepemimpinan dari Swiss yang menjabat pada 2025. Sepanjang tahun ini, Indonesia akan memandu tiga sesi sidang yang dimulai akhir Februari, Juni, dan September, serta mengawasi mekanisme Universal Periodic Review yang mengevaluasi catatan HAM negara-negara anggota.

Kepemimpinan Indonesia mengusung tema "A Presidency for All" yang menekankan komitmen memperkuat konsensus dan meningkatkan efektivitas kerja Dewan. Pendekatan ini bertujuan menjaga kredibilitas Dewan HAM PBB dalam sistem multilateral.

Pencapaian ini merupakan hasil kerja diplomasi terkoordinasi yang melibatkan Kementerian Luar Negeri dan seluruh Perwakilan RI di berbagai negara. Perutusan Tetap RI di Jenewa menjadi garda terdepan, didukung Perutusan Tetap RI di New York dan perwakilan lainnya.

Kepercayaan internasional terhadap Indonesia dibangun atas rekam jejak konsisten dalam pemajuan dan perlindungan HAM. Hingga kini, Indonesia telah enam kali menjadi anggota Dewan HAM PBB dan dua kali menjabat sebagai Wakil Presiden pada 2009 dan 2024.

Sebelumnya, pada 2005, Indonesia dipercaya memimpin Komisi Hak Asasi Manusia PBB—lembaga pendahulu Dewan HAM—yang diwakili Duta Besar Makarim Wibisono.

Penunjukan Indonesia bertepatan dengan peringatan 20 tahun pembentukan Dewan HAM PBB. Lembaga yang beranggotakan 47 negara ini berfungsi sebagai forum multilateral membahas pelanggaran dan situasi HAM di berbagai belahan dunia.

Dewan HAM PBB menjalankan enam fungsi utama, di antaranya memastikan pemahaman setiap orang tentang hak asasinya, menjamin kesetaraan pemenuhan hak, serta memantau efektivitas penikmatan hak-hak tersebut. Lembaga ini juga mengawasi upaya pemerintah melindungi HAM warganya dan memberikan dukungan bagi korban pelanggaran.

Dalam pertemuan yang sama, delegasi negara-negara anggota menyetujui pengangkatan Duta Besar Ekuador Marcelo Vázquez Bermúdez sebagai Wakil Presiden Dewan untuk 2026.

Perwakilan Kolombia, María Juliana Tenorio Quintero, menyoroti tantangan geopolitik yang dihadapi dunia saat ini.

"Kini kita kembali menyaksikan ancaman dan kekerasan dijadikan cara mengatur hubungan internasional tanpa memperhatikan dampak nyata terhadap situasi global, dan hal ini mengancam sistem yang selama lebih dari delapan dekade telah menjadi kunci mencegah Perang Dunia III. Kita harus bertindak sesuai hukum hak asasi manusia internasional, hukum humaniter internasional, dan hukum internasional secara keseluruhan," ujarnya seperti dikutip dari situs resmi PBB, Kamis (8/1).

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Towa.co.id.