Kawendra Gerindra Minta PDIP Tidak Banyak Drama Soal PPN 12 Persen

Dipublish oleh Admin | 22 Desember 2024, 10.41 WIB

Towa.co.id Jakarta - Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Kawendra Lukistian, angkat bicara mengenai polemik kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen. Dalam pernyataannya, Kawendra menegaskan bahwa usulan awal kebijakan ini berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang diprakarsai oleh Puan Maharani.

Saat Rancangan Undang-Undang Kenaikan Pajak diusulkan, PDIP yang memiliki kursi mayoritas di parlemen mendukung kebijakan tersebut. Namun, setelah kebijakan itu disahkan, Kawendra menilai PDIP terkesan berbalik arah dan menolak kenaikan ini.

Kawendra menyayangkan sikap PDIP yang dinilainya tidak konsisten. Ia mengingatkan agar partai pengusung kebijakan tersebut bertanggung jawab atas keputusan yang memengaruhi kehidupan masyarakat luas.

“Kita semua tahu bahwa wacana PPN 12 persen ini bukan hal yang tiba-tiba muncul. Ini diinisiasi oleh PDIP. Jadi, jangan banyak drama dan tunjukkan keberanian untuk menghadapi kebijakan yang kalian usulkan sendiri,” tegas Kawendra di Jakarta, Sabtu (21/12/2024).

Menurut Kawendra, kenaikan PPN di tengah ekonomi yang belum sepenuhnya pulih hanya akan menambah beban rakyat kecil. “Bukannya membantu, kebijakan ini malah menambah tekanan ekonomi masyarakat. Harusnya pemerintah dan partai pendukung kebijakan ini fokus pada solusi yang lebih berpihak pada rakyat kecil,” imbuhnya.

Meski bersikap kritis, Kawendra tetap membuka ruang dialog untuk mencari solusi terbaik. Ia mengajak pemerintah dan seluruh pihak terkait mengevaluasi kembali kebijakan ini demi kepentingan masyarakat.

“Ini bukan soal gengsi atau siapa yang menang. Ini tentang kepentingan rakyat. Mari kita duduk bersama, membahas ulang, dan mencari solusi terbaik,” tutup anggota DPR RI asal Jember-Lumajang, Jawa Timur, tersebut.

Hingga saat ini, PDIP belum memberikan tanggapan resmi terhadap kritik yang dilayangkan oleh Kawendra. Polemik ini terus memancing perhatian publik, bahkan memicu aksi protes di berbagai daerah. Berbagai kelompok masyarakat, mulai dari ekonom hingga aktivis, ikut bersuara menentang kebijakan ini.

Di tengah situasi ini, harapan masyarakat tertuju pada adanya dialog terbuka antara pemerintah, legislatif, dan elemen masyarakat lainnya. Evaluasi terhadap kebijakan ini dianggap menjadi langkah penting untuk memastikan keberpihakan terhadap kepentingan rakyat kecil.

“Keputusan seperti ini tidak boleh hanya dipandang sebagai angka-angka di atas kertas. Ini adalah tentang kehidupan jutaan rakyat Indonesia yang harus kita lindungi,” pungkas Kawendra.

Dengan perhatian publik yang terus meningkat, tekanan terhadap pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan kenaikan PPN ini tampaknya akan terus menguat hingga awal tahun 2025.

Referensi : liputan6.com & republika.co.id

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Towa.co.id.

Ikuti Sosial Media Kami:

Berita Terkait