Towa News, Jakarta - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) berencana menutup sejumlah program studi (prodi) perguruan tinggi yang dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan industri strategis nasional. Langkah ini disampaikan Sekretaris Jenderal Kemdiktisaintek, Badri Munir Sukoco, dalam Simposium Nasional Kependudukan Tahun 2026 di Kabupaten Badung, Bali, Kamis (23/4/2026).

Badri menyatakan penutupan prodi akan dilakukan dalam waktu dekat dan meminta seluruh rektor perguruan tinggi bersedia melakukan seleksi terhadap program studi yang mereka kelola. "Perlu kita pilih, kita pilah, dan kalau perlu ditutup untuk bisa meningkatkan relevansi," ujar Badri seperti dikutip dari kanal YouTube Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Senin (27/4/2026).

Kebijakan ini ditempuh untuk menekan ketimpangan antara kompetensi lulusan perguruan tinggi dan kebutuhan nyata dunia kerja. Kemdiktisaintek mencatat, setiap tahun kampus-kampus di Indonesia menghasilkan sekitar 1,9 juta lulusan, terdiri dari 1,7 juta sarjana dan sisanya diploma. Namun, sebagian besar lulusan tersebut menghadapi kesulitan memasuki pasar kerja lantaran latar belakang pendidikan mereka tidak selaras dengan kebutuhan industri.

Ke depan, prodi-prodi perguruan tinggi akan diarahkan untuk mendukung delapan bidang industri strategis nasional, yakni energi, ketahanan pangan, kesehatan, pertahanan, maritim, hilirisasi, digitalisasi, serta manufaktur dan material maju. "Ada 8 industri strategis yang perlu digagas, perlu ditumbuhkan, kalau bisa tumbuhnya di atas 12–15 persen," kata Badri seperti dikutip dari detikEdu, Senin (27/4/2026).

Salah satu bidang yang disebut mengalami kelebihan lulusan adalah kependidikan. Badri mengungkapkan, jurusan keguruan setiap tahunnya mencetak sekitar 490.000 wisudawan, sementara kebutuhan calon guru di lapangan hanya sekitar 20.000 orang. Akibatnya, ratusan ribu lulusan keguruan berpotensi menjadi pengangguran terdidik setiap tahunnya.

Lebih jauh, Badri juga memproyeksikan pada 2028 Indonesia bakal mengalami kelebihan suplai dokter jika kondisi ini dibiarkan tanpa perbaikan distribusi. "Kalau misalnya ini dibiarkan, apalagi terjadi mal-distribusi, tidak ada keseimbangan distribusi di masing-masing daerah," kata Badri, Kamis (23/4/2026).

Menurut Badri, selama ini banyak perguruan tinggi membuka prodi berdasarkan tren permintaan calon mahasiswa tanpa mempertimbangkan kesesuaiannya dengan pasar kerja jangka panjang. Pemerintah kini mendorong kampus beralih dari pendekatan market driven menuju market driving, yakni aktif menggerakkan pasar sesuai dengan kebutuhan industri strategis.

Untuk itu, Kemdiktisaintek mengajak perguruan tinggi — terutama anggota Konsorsium Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan (PTPK) yang dibentuk bersama Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN — untuk turut menyusun kajian tentang prodi-prodi yang masih relevan. "Perlu dikembangkan prodi-prodi baru yang sesuai dengan delapan industri strategis, tentu perlu ada kerelaan dari masing-masing rektor untuk melakukan kajian itu," ucap Badri seperti dikutip dari Antara.

Berdasarkan Statistik Pendidikan Tinggi 2024 yang dirilis Oktober 2025, bidang ilmu dengan jumlah lulusan terbanyak pada tahun ajaran 2023/2024 masih didominasi oleh rumpun pendidikan, ekonomi, dan sosial. Pendidikan profesi guru menempati posisi teratas dengan 162.521 mahasiswa, disusul manajemen (151.679) dan akuntansi (68.015).

Sumber: Detik.com, ANTARA

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Towa.co.id.