Towa News, Jakarta - Kementerian Perhubungan mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,47 triliun untuk pemulihan infrastruktur transportasi pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Langkah ini diambil untuk memulihkan konektivitas dan keselamatan transportasi di wilayah terdampak.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat penanganan infrastruktur transportasi pascabencana saat Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Selasa (27/1).

"Kementerian Perhubungan berkomitmen untuk terus mempercepat penanganan infrastruktur transportasi pasca bencana di wilayah Sumatra secara terkoordinasi, terukur, dan berkelanjutan," ujar Menhub Dudy seperti dilaporkan Kemenhub.

Ia menambahkan, seluruh langkah yang diambil berorientasi pada pemulihan konektivitas, keselamatan transportasi, serta dukungan distribusi logistik dan aktivitas masyarakat di daerah terdampak.

Kerusakan Infrastruktur di Tiga Provinsi

Di Aceh, bencana merusak 3 Terminal Tipe A, 3 Terminal Tipe B, 2 Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB), dan jalur rel kereta api Muara Satu-Kuta Blang sepanjang 30 kilometer dengan 65 titik kerusakan. Kerusakan juga terjadi pada perlengkapan keselamatan jalan seperti marka, rambu, dan lampu penerangan.

Sementara di Sumatra Utara, dampak bencana mencakup 1 Terminal Tipe A dan jalur rel kereta api lintas Medan-Binjai serta Binjai-Besitang sepanjang 99 kilometer dengan 88 titik kerusakan.

Adapun di Sumatra Barat, bencana merusak 1 Terminal Tipe A dan jalur rel kereta api Padang-Lubuk Alung-Kayu Tanam sepanjang 52 kilometer dengan 8 titik kerusakan, serta berbagai fasilitas pendukung transportasi lainnya.

Upaya Tanggap Darurat

Menhub Dudy menyebutkan, dalam masa tanggap darurat Kemenhub telah melakukan survei perlengkapan jalan, pengoperasian kembali angkutan perintis, dan perbaikan fasilitas layanan penumpang.

Kemenhub juga mengerahkan 146 taruna transportasi di Aceh, 143 taruna di Sumatra Utara, dan 177 taruna di Sumatra Barat untuk pembersihan material dan pemberian bantuan kepada masyarakat terdampak.

Untuk distribusi bantuan, Kemenhub menyiagakan 12 pesawat terbang dan 7 helikopter di 7 lokasi bandara. Pemerintah juga menetapkan Tarif Nol Rupiah untuk Tol Laut dan memberikan diskon jasa kepelabuhanan bagi kapal pengangkut bantuan kemanusiaan.

Rincian Alokasi Anggaran

Perkiraan kebutuhan anggaran untuk tahun 2026 mencapai Rp189,9 miliar, terdiri dari Rp60,58 miliar untuk tanggap darurat dan Rp129,32 miliar untuk rehabilitasi serta rekonstruksi awal.

Berdasarkan sektor transportasi, alokasi anggaran meliputi: Ditjen Perhubungan Darat Rp103,64 miliar, Ditjen Perhubungan Laut Rp11,76 miliar, Ditjen Perhubungan Udara Rp589,15 miliar, Ditjen Perkeretaapian Rp702,13 miliar, dan BPSDM Perhubungan Rp65,79 miliar.

Sementara berdasarkan wilayah, Aceh membutuhkan Rp814,80 miliar, Sumatra Utara Rp544,89 miliar, dan Sumatra Barat Rp112,78 miliar.

"Kami akan fokus pada pemulihan lalu lintas, rehabilitasi terminal, perbaikan prasarana perkeretaapian, serta peningkatan fasilitas bandar udara yang berfungsi sebagai simpul tanggap bencana," kata Menhub Dudy seperti dilaporkan Kemenhub.

Rapat Kerja tersebut juga dihadiri Menteri PUPR Dody Hanggodo, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Wakil Menteri Perhubungan Suntana, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Towa.co.id.