Towa News, Jakarta - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, menegaskan komitmen Kementerian PPPA dalam memastikan pelaksanaan Sekolah Rakyat tetap berada dalam koridor prinsip hak anak serta mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

Ia menekankan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan asrama Sekolah Rakyat harus disiapkan dengan baik, guna mencegah terjadinya perundungan, kekerasan, dan diskriminasi, serta menjamin terpenuhinya seluruh hak anak.

Arifah Fauzi menyatakan bahwa pelaksanaan prinsip perlindungan anak dalam Sekolah Rakyat sangat penting, dan bahwa perlindungan terhadap anak merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, maupun orang tua atau wali. Termasuk juga para guru yang akan bertugas sebagai tenaga pendidik di Sekolah Rakyat.

Para pendidik memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam menghormati, melindungi, serta memenuhi hak anak, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Selain itu, Menteri PPPA juga menekankan pentingnya peran aktif orang tua dalam mendampingi proses pendidikan anak, meskipun sistem pendidikan di Sekolah Rakyat berbasis asrama.

Ia menegaskan bahwa tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan anak tidak boleh dilepaskan. Orang tua tetap harus memantau dan memperhatikan perkembangan anak, karena pada dasarnya peran pengasuhan tetap berada pada mereka.

Rencana pelaksanaan Sekolah Rakyat oleh pemerintah Indonesia dijadwalkan untuk dimulai pada pertengahan tahun 2025, bertepatan dengan tahun ajaran 2025/2026.

Kementerian PPPA menyambut baik dan memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan Sekolah Rakyat, yang merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto. Program ini menyediakan pendidikan berkualitas secara gratis dengan sistem asrama, ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan sangat miskin di seluruh wilayah Indonesia.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Towa.co.id.