Kemensos Salurkan Bantuan Pascabencana dan Bansos Reguler untuk Korban Bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar

Dipublish oleh Tim Towa | 27 Januari 2026, 14:35 WIB

Bagikan:
X
Kemensos Salurkan Bantuan Pascabencana dan Bansos Reguler untuk Korban Bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar
(dok. kemensos/Ikhwan Syah Ishar)

Towa News, Jakarta - Kementerian Sosial menyalurkan bantuan sosial pascabencana sekaligus bantuan reguler bagi masyarakat yang terdampak bencana di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Penyaluran dilakukan secara bertahap dengan sistem satu data nasional serta melibatkan pendamping sosial dan pemerintah daerah untuk memastikan bantuan tepat sasaran.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Bantuan Rumah dan Bantuan Sosial Pascabencana Sumatera yang berlangsung daring pada Senin (26/1/2026) menyatakan, bantuan pascabencana yang disalurkan mencakup santunan untuk ahli waris korban meninggal, santunan korban luka berat, bantuan isian hunian sementara dan tetap, jaminan hidup untuk lauk pauk, serta bantuan penguatan ekonomi bagi keluarga terdampak.

"Kementerian Sosial menyalurkan bantuan pascabencana sesuai mekanisme yang sudah ada dan terus berjalan," ujar Saifullah Yusuf seperti dikutip dari rilis resmi Kemensos, Senin (26/1).

Rapat tersebut dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang menjabat sebagai Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.

Rincian Bantuan yang Disalurkan

Untuk santunan ahli waris korban meninggal dunia, Kemensos memberikan dana sebesar Rp15 juta per korban. Berdasarkan data sementara, jumlah penerima santunan mencapai 1.140 jiwa. Hingga saat ini, lebih dari 800 ahli waris telah menerima bantuan, sedangkan sisanya akan disalurkan bertahap sembari menunggu proses verifikasi.

Kemensos juga mengalokasikan bantuan isian hunian sementara dan hunian tetap senilai Rp3 juta per keluarga. Bantuan ini menyasar lebih dari 171 ribu jiwa terdampak di ketiga provinsi tersebut, dengan proses pendataan yang terus diperbarui.

Guna memenuhi kebutuhan dasar selama masa pemulihan, pemerintah menyalurkan jaminan hidup berupa uang lauk pauk sebesar Rp450 ribu per orang per bulan selama tiga bulan. Program ini menargetkan lebih dari 500 ribu jiwa terdampak. Selain itu, bantuan penguatan ekonomi sebesar Rp5 juta per keluarga diberikan kepada korban yang kehilangan sumber penghasilan.

Mekanisme Penyaluran Berbasis Satu Data

Saifullah Yusuf menjelaskan, seluruh bantuan berbasis satu data nasional yang bersumber dari BNPB, kemudian ditetapkan oleh kepala daerah dalam daftar nominatif by name by address (BNBA), dan divalidasi oleh Kementerian Dalam Negeri.

"Setelah data final, bantuan disalurkan lewat Himbara atau PT Pos. Tentu kemudian nanti akan ada proses laporan penyaluran dan kita akan sama-sama untuk bisa mendampingi agar bantuan ini benar-benar dimanfaatkan dengan baik oleh keluarga penerima manfaat," kata Saifullah Yusuf seperti dikutip dari keterangan resmi Kemensos.

Pendampingan dilakukan oleh sumber daya manusia Kemensos bersama pemerintah daerah, dengan melibatkan pendamping PKH, Tagana, Pordam, Karang Taruna, dan pilar kesejahteraan sosial lainnya. Langkah ini diambil untuk memastikan bantuan diterima tepat sasaran sekaligus memperkuat sistem pelaporan dan monitoring.

Kebutuhan Anggaran Capai Rp2 Triliun Lebih

Menurut Saifullah Yusuf, kebutuhan bantuan pemulihan pascabencana di Sumatera diperkirakan mencapai lebih dari Rp2 triliun. Anggaran tersebut telah dikoordinasikan dengan Kementerian Keuangan untuk disiapkan secara bertahap.

"Sebagaimana arahan Presiden, kita harapkan penyalurannya cepat tapi tetap prudent, tetap berhati-hati dan tepat sasaran," kata Saifullah Yusuf seperti dikutip dari rilis Kemensos.

Bersamaan dengan penyaluran bantuan pascabencana, Kemensos juga menyalurkan bantuan sosial reguler berupa Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sembako dengan total anggaran lebih dari Rp1,8 triliun. Penyaluran bansos reguler ini mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) hasil pemutakhiran Badan Pusat Statistik.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri oleh Menteri PKP Maruarar Sirait, Kepala BNPB Suharyanto, Kepala BPS Amalia Adininggar, serta jajaran pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Towa.co.id.

Ikuti Sosial Media Kami:

X Logo Snack Video